Anggota Komisi I: Negara Kita Tidak Boleh Ditekan

Effendi Simbolon
Sumber :
  • VIVAnews/Tri Saputro

VIVA.co.id – Memasuki tenggat waktu pembayaran uang tebusan yang dituntut oleh kelompok penculik, mendapat tanggapan beragam dari politisi di DPR tentang opsi membayar tebusan untuk membebaskan 10 WNI yang disandera di Filipina selatan.

img_title Kaleidoskop 2021: Lonjakan COVID-19, KRI Nanggala hingga Herry Cabul

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Effendi Simbolon menolak opsi uang tebusan yang disiapkan pemerintah Indonesia untuk pembebasan 10 WNI yang disebut disandera kelompok Abu Sayyaf.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"(Pendekatan) soft power itu akhirnya mengenyampingkan arti kedaulatan bangsa Indonesia. Kalau pemerintah sudah bersikap seperti itu (membayar tebusan), untuk apa ada negara dan pemerintah?" ujarnya.

img_title Ternyata TNI Ikut Terlibat Selamatkan 4 WNI yang Diculik Abu Sayyaf

Effendi juga mengkhawatirkan apabila pemerintah Indonesia menyetujui membayar uang tebusan, maka praktek seperti itu akan diulang kembali oleh kelompok penculik.

"Mereka itu bukan penjahat musiman, mereka teroris," ucap nggota Komisi I yang membidangi masalah pertahanan dan luar negeri ini.

img_title Anggota DPR Respons Penyelamatan 3 WNI yang Diculik Abu Sayyaf

Sinyal kesediaan pemerintah Indonesia untuk menyediakan uang tebusan kepada kelompok penculik itu dilontarkan oleh Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Rabu 7 April pagi, walaupun dia menjelaskan dana tebusan itu bukan uang negara.

"Kalau negara membayar (uang tebusan),enggak boleh. Itu artinya menekan. Negara kita enggak boleh ditekan," kata Ryamizard kepada wartawan sebelum mengikuti rapat kabinet.

Hari Jumat 8 April merupakan batas waktu yang dituntut kelompok penculik agar pemerintah Indonesia menyediakan uang sebesar 50 juta peso atau sekitar Rp15 miliar untuk ditukar para sandera.

Kesepuluh WNI yang merupakan awak kapal Anand 12 diculik pada 26 Maret lalu di perairan Tambulian, di lepas pantai Pulau Tapul, Kepulauan Sulu, Filipina, dan sejauh ini belum ada pihak yang mengaku sebagai pelakunya.

Ditanya apakah itu artinya perusahaan pemilik kapal yang akan membayar uang tebusan, Ryamizard menolak menjawab. "Enggak tahulah,”ujarnya.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Walaupun tidak menggunakan uang negara, Effendi menyayangkan pernyataan itu keluar dari seorang pejabat keamanan Indonesia.

"Kalau misalnya upaya itu (penebusan) dilakukan oleh pihak perusahaan dengan perompak, 'silakan' saja. 'Silakan' itu bukan berarti pemerintah mempersilakan. Kalau pemerintah yang membuat sinyal seperti itu, lalu di mana kedaulatan negara?" ujar Simbolon.
Effendi mengatakan pemerintah Indonesia harus terus melobi pemerintah Filipina agar mereka mengizinkan operasi militer Indonesia untuk menyelamatkan 10 WNI yang disandera.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut