- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVA.co.id – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar, menjelaskan bahwa seleksi pendamping desa dilakukan secara terbuka. Dia menepis adanya dugaan jika proses perekrutan pendamping desa diutamakan terhadap daerah yang kepala daerahnya berafiliasi poitik dengan dirinya.
"Tuduhan politisasi itu tak betul, dan benar saya memang dari PKB, mau apa lagi. Berapa sih gubernur PKB se-Indonesia itu. Nah itulah yang harus diluruskan," kata Marwan di kantornya, Jakarta, Minggu, 4 April 2016.
Hal tersebut disampaikannya menyusul tudingan bahwa seleksi pendamping desa yang dinilai tidak transparan dilakukan oleh Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi.
"Terbuka semua. Tidak ada yang kami tutup-tutupi. Itupun kami hanya membuat panduan. Yang menentukan adalah provinsi. Karena dananya adalah dana dekonsentrasi. Satkernya provinsi. Semua antah-berantah itu ada di provinsi, bukan kami. Kami hanya membuat aturan saja," kata Marwan.
Dia menegaskan bahwa program di Kementerian Desa dan PDT sudah dijalankan dengan profesional. Tak hanya itu, Politikus PKB tersebut mengatakan selalu terbuka dengan dialog apabila ada program yang dinilai tidak dijalankan dengan tepat.
"Sangat demokratis. Sangat egaliter disini," katanya. (ase)
Anggota DPR Kesal ke Salah Satu BUMN, Mau Beli APD Malah Dipingpong
Mau beli APD untuk masyarakat di Dapilnya, tapi malah dipingpong.
