- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
VIVA.co.id – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar, mengaku telah menata ulang anggaran secara radikal. Hasilnya, ia berhasil mengalokasikan mayoritas anggaran kementerian hanya untuk program-program strategis.
"Refocusing tahun anggaran 2016 ini sangat mendasar. 90 persen anggaran dialokasikan untuk membiayai program strategis dan konkrit, serta mendukung pencapaian kinerja kementerian. Sedangkan biaya gaji dan dukungan birokrasi hanya 10 persen saja," ujar Marwan dalam keterangan tertulis kepada VIVA.co.id, Rabu, 8 Juni 2016.
Dalam menata ulang itu, Marwan memangkas beberapa anggaran secara signifikan, di antaranya biaya perjalanan, biaya operasional, dan program-program yang belum menjadi prioritas di tahun 2016.
"Kami benar-benar mengevaluasi anggaran-anggaran yang benar-benar dibutuhkan dan yang tidak terlalu penting. Anggaran benar-benar kami fokuskan pada program-program besar saja, agar program berjalan secara maksimal dan tercapai," ujar dia.
Lebih lanjut, Marwan juga menetapkan kebijakan Tri Matra Pembangunan Desa, di antaranya Jaring Komunitas Wiradesa, Lumbung Ekonomi Desa, dan Lingkar Budaya Desa. Menurutnya, Tri Matra Pembangunan Desa ini bertujuan, untuk menjadi acuan pelaksanaan program dan anggaran secara lebih terfokus dan efisien.
Ia menuturkan, Tri Matra Pembangunan menerapkan pada 5 agenda utama. Pertama, penguatan kapabilitas masyarakat desa dan masyarakat desa adat melalui peningkatan stok pengetahuan dengan melibatkan partisipasi perempuan serta kelompok marjinal lainnya.
Kedua, menggerakkan roda perekonomian desa melalui penguatan usaha ekonomi rakyat, perluasan pasar, peningkatan akses permodalan dan distribusi kepemilikan aset produktif kepada masyarakat miskin.
Ketiga, memperluas akses terhadap sumber daya alam dan penggunaannya secara berkelanjutan dengan memanfaatkan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan.
Keempat, penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana desa berdasarkan prinsip swakelola. Dan kelima, optimalisasi penggunaan dana desa berdasarkan kebutuhan, karakteristik, dan tipologi desa melalui penguatan partisipasi masyarakat dan peningkatan kapasitas pendamping desa.
"Pemanfaatan dana tersebut diorientasikan sebesar-besarnya bagi desa sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2016. Dana Desa diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa," lanjut Marwan.
(ren)
