VIVA.co.id – Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengakui, pemerintah memang menghadapi dilema dalam menyelematkan 10 WNI yang disandera kelompok Abu Sayyaf.
Sebab, Indonesia tidak boleh melanggar konstitusi Filipina, yang melarang kekuatan militer negara lain terlibat dalam operasi bersenjata.
Karena itu, selain menjalin komunikasi dengan pemerintah Filipina, politisi Gerindra ini juga menyarankan pemerintah melakukan kontak dengan The Moro Islamic Liberation Front (MILF). Menurutnya, MILF punya hubungan baik dengan Indonesia.
"Karena Indonesia pernah jadi penengah dalam perundingan Filipina dengan MILF. Tapi dengan Abu Sayyaf memang sama sekali tidak pernah ada hubungan, independen dan relatif unpredictable," kata Fadli di gedung DPR Jakarta, Senin 11 April 2016.
Menurutnya, pulau Basilan yang menjadi basis kelompok Abu Sayyaf memang medan yang berat.
Ia pun teringat ketika periode 1995, bertemu dengan kelompok MILF. Ketika itu, secara kebetulan ia bertemu kelompok Abu Sayyaf di Basilan.
"Memang kelompok ini yang sangat radikal, militan dan mereka punya kemampuan dalam bergerilya karena hutan-hutan di sana medannya cukup berat," katanya.
Bagaimanapun, lanjutnya, aspek keselamatan 10 WNI paling utama. Sehingga tidak ada salahnya komunikasi dengan semua pihak yang dekat dengan kelompok Abu Sayyaf, perlu dipertimbangkan.
"Harus ada komunikasi informal dengan tokoh-tokoh yang punya hubungan dan koneksi dengan Abu Sayyaf in," katanya. (Web)
