VIVA.co.id – Ilmu sosial di Indonesia perkembangan dan tantangannya akan memberikan kontribusi yang positif bagi tumbuh kembangnya ke-Indonesiaan yang berbasis empat pilar, konstitusi, ideologi, kebhinekaan dan berpotensi mengikat kesatuan (NKRI), demikian disampaikan Sesjen MPR, Maruf Cahyono, dalam sambutan pembuka Bicara Buku Bersama Wakil Rakyat yang membahas buku berjudul Ilmu Sosial di Indonesia Perkembangan dan Tantangan dan buku berjudul Krisis Budaya, Kamis, 21 April 2016.
Ilmu sosial di Indonesia, menurut peneliti dari LIPI, Nina Widyawati, mempunyai empat tipe yakni tipe profesional, kritis, yang berada di dalam ranah akademik sedangkan tipe kebijakan dan publik berada dalam ranah non akademik. Tipe profesional dan kebijakan mengacu pada penggunaan ilmu sosial sebagai instrumen sedangkan kritis dan publik mengacu pada pengetahuan yang reflektif.
Apabila salah satu tipe saja yang menonjol maka yang akan dirasakan adalah ketimpangan dan kesenjangan.
Profesor Syamsul Bahri dari Lembaga Pengkajian MPR melihat saat ini kita bangga berbudaya mengedepankan caci maki dan berkata-kata kasar jika kita menyimak tayangan-tayangan di media.
Sedangkan Hetifah Syaifudian, Anggota DPR dari Komisi II, menyebut hal adanya kecenderungan ilmuwan sosial beralih profesi menjadi ilmuwan selebritis yang sering tampil di media dan berbagai kesempatan, merupakan tuntutan dan desakan pilihan keadaan.
Hetifah menegaskan bahwa perkembangan ilmu sosial dalam perspektif kenegaraan, hingga saat ini dinilai masih cukup memprihatinkan. Buktinya, saat di Indonesia mengalami kesenjangan yang cukup mendasar dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.
"Saat ini saya sangat merasakan sekali ada problem dalam ilmu sosial di Indonesia. Sebab, dari jaman order baru sampai sekarang, ternyata tidak ada perkembangan yang signifikan," ujar anggota Komisi II DPR ini.
Kondisi tersebut menurut politisi perempuan dari Golkar ini, bisa jadi karena terbatasnya anggaran untuk mengembangkan ilmu-ilmu sosial. Sehingga, kata dia, keterbatasan anggaran tersebut, berdampak terjadinya kesenjangan dengan kebijakan pemerintah saat ini.
Pada bagian lain Sali Susiana, peneliti dari Litbang DPR RI menyebutkan bahwa para wakil rakyat dilengkapi dengan para peneliti yang ditempatkan pada tiap-tiap komisi untuk membantu meningkatkan kualitas wakil rakyat dalam membuat kebijakan-kebijakan publik berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang mengacu pada evident base dan research base.
Pada bagian akhir acara ini para pembicara khususnya user yang merupakan wakil rakyat yang keduanya mempunyai latar belakang eksakta, Profesor Syamsul Bahri ahli pertanian dan Hetifah Syaifudian lulusan planologi dari ITB, mengakui pentingnya ilmu sosial sebagai social engineering yang akan melengkapi kehadiran seorang politisi tidak hanya seledar politisi tetapi lebih sebagai politisi yang memiliki empati pada konstituennya.
"Karena itu saya memutuskan mengambil spesialisasi kebijakan publik, ketika melanjutlan pendidikan saya selepas ITB,” kata Hetifah Syaifudian. (webtorial)
