VIVA.co.id – Komisi VIII DPR RI mengapresiasi keberadaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bali yang telah memberikan sertifikat bagi 33 hotel yang siap melakukan penanggulangan bencana tsunami, sebagai inisiator sekaligus contoh nasional dalam mengatasi dan mengantisipasi bencana tsunami.
Demikian salah satu poin yang mengemuka dalam pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI ke BPBD Provinsi Bali. Ketua Komisi VIII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengatakan dia mengapresiasi program yang di kembangkan BPBD Prov. Bali yang memberikan sertifikat bagi 33 hotel yang siap melakukan penanggulangan bencana tsunami, ini harus di contoh oleh provinsi yang ada di Indonesia, kunjungan ini juga untuk melihat sejauh mana kesiapan BPBD Bali mengantisipasi dan mengatasi bencana di Provinsi Bali.
Usai pertemuan tim kunjungan kerja spesifik komisi VIII DPR langsung melihat fasilitas pemantau Tsunami Indonesia Tsunami Warming System (Ina-TEWS), juga meninjau gudang penyimpan logistik BPBD Bali, dan mendatangi Tempat Evakuasi Sementara (TES) Tsunami di jalan Tukad Penataran, Kelurahan Serangan, Desel-Bali, Jum'at, 22 April 2016.
Dalam pertemuan tersebuat Kepala BPBD Provinsi Bali, Dewa Made Indra mengatakan hotel yang ada di kawasan resiko bencana tsunami dan bangunannya memiliki ketahanan gempa diharapkan menjadi tempat evakuasi sementara.
“Terutama hotel yang tidak ada tempat ketinggian atau perbukitan, misalnya di Kuta, kalau ada tsunami mau lari ke mana?. Untuk itu kita fasilitasi BPBD dengan desa adat setempat, mereka melakukan kerjasama MoU kepada 33 hotel yang sudah tersertifikasi," katanya.
Sertifikasi yang diberikan oleh BPBD Provinsi Bali kepada 33 hotel merupakan dokumen formal untuk menyatakan bahwa hotel itu memiliki kesiagaan yang baik terhadap bencana, seperti kondisi fisik bangunannya, pengetahuan tentang bencana baik manajemen hotel maupun karyawannya, kesiapsiagaan dalam upaya mitigasi dan keamanan.
Dengan demikian, ujar Dewa, tamu hotel dan wisatawan tidak takut dengan Bali yang memang katagori daerah rawan bencana, sehingga wisatawan tetap merasa aman dan nyaman serta waspada. (www.dpr.go.id)
Komisi V Harapkan Venue Cabor Kano jadi Objek Wisata
Komisi V DPR harapkan cabor kano jadi objek wisata di Majalengka.
