VIVA.co.id – Peran partai politik menjadi hal yang paling disoroti dalam pelaksanaan International Conference of Asian Political Parties (ICAPP) ke-26 yang berlangsung di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta pada 22-23 April 2016.
Dari seluruh rangkaian acara tersebut menghasilkan Deklarasi Jakarta yang memuat beberapa rekomendasi untuk perbaikan peran partai politik di masa mendatang. Sebab peran partai politik memiliki peran yang sangat strategis dalam memperkuat demokrasi. Tanpa parpol, demokrasi akan sulit diwujudkan dan sebaliknya demokrasi harus memberi ruang gerak bagi parpol untuk berkembang.
Dalam ICAPP, seluruh delegasi sepakat ingin memperkuat demokrasi dan mengawal kebijakan pemerintah. Kesepakatan yang termasuk dalam Deklarasi Jakarta antara lain berbunyi, “peran utama dari partai politik adalah untuk memperkuat nilai demokrasi dan institusi di masyarakat kita dengan memegang prinsip good governance dan rule of law”.
Seluruh delegasi ICAPP juga sepakat untuk memperkuat demokrasi, partai politik bisa menelurkan hasil yang konkret dan positif untuk menghapus kemiskinan dan perubahan iklim. Dua hal itu dianggap sebagai tantangan bagi dunia masa kini. Selain itu, Deklarasi Jakarta juga menyoroti fenomena perdagangan perempuan atau woman trafficking yang harus ditindak dengan tegas.
Politisi PDI-Perjuangan Andreas Hugo Pereira sekaligus sebagai steering committee ICAPP mengatakan pertemuan ICAPP ini merupakan momen berbagi pengalaman yang menarik dan bisa untuk mengidentifikasi masalah masing-masing dari seluruh partai politik di Asia untuk menyelesaikan bermacam persoalan untuk mencapai tujuan demokrasi, karena untuk mencapainya tidak semudah membalikkan telapak tangan.
Dalam sidang ICAPP tersebut juga disimpulkan bahwa globalisasi harus dicapai dengan tetap melindungi dan mempromosikan keharmonisan, keberagaman, dan pluralisme. Dalam sidang tersebut, seluruh partai politik yang hadir sepakat untuk bekerjasama dengan pemerintah untuk menumpas terorisme.
Dalam kesempatan ini, Sekretaris ICAPP Chung Eui Yong mengatakan bahwa hasil konferensi ini adalah membangun komitmen untuk membangun semangat karakter bangsa dan bersatu untuk perdamaian internasional.
”Rasa hormat kami untuk Dasasila Bandung yang diadopsi pada tahun 1955 yang menekankan antara lain, hak asasi manusia, kedaulatan, teritorial, integritas dan ekuitas semua bangsa non intervensi dalam urusan internal, penyelesaian damai, sengketa internasional, dan keadilan internasional,” ujar Chung.
Di akhir penutupan acara, Megawati Soekarnoputri selaku ketua umum dari partai politik yang menjadi steering committee menyampaikan beberapa hal diantaranya kolonialisme dan imperialisme. ”Zaman memang telah berubah, tetapi kolonialisme dan imperialisme sejatinya hingga saat ini belum lenyap,” ujar Megawati.
Menurut Presiden Indonesia kelima itu, nilai-nilai liberalisme dan kapitalisme sudah menyusup masuk ke lingkaran perpolitikan melalui banyak pintu yakni isu finansial global, keterbukaan informasi dan teknologi, bahkan, masuk berupa kedok hukum internasional. “Dengan adanya beragam kondisi tersebut melahirkan kejahatan dalam sektor keuangan dan perbankan, narkotika, bahkan perdagangan manusia,” ujarnya.
Terkait rekomendasi terhadap isu perdagangan perempuan atau woman trafficking, Megawati mengatakan bahwa hal itu adalah kado bagi perempuan di Inonesia yang beberapa hari lalu baru saja memperingati Hari Kartini.
"Ini merupakan hadiah bagi wanita Indonesia, karena pada tanggal 21 April yang baru saja berlalu, kami memperingati pahlawan emansipasi perempuan Indonesia, yakni RA Kartini," ujar Megawati.(www.dpr.go.id)
