Komisi II Tunggu Hasil Konsultasi Mendagri Kepada Presiden

Lukman Edy.
Sumber :

VIVA.co.id – Komisi II DPR RI menunggu hasil konsultasi Menteri Dalam Dalam Negeri Tjahjo Kumolo kepada Presiden Joko Widodo perihal beberapa poin pembahasan revisi UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada.

img_title Komisi V Harapkan Venue Cabor Kano jadi Objek Wisata

"Pada rapat kerja dengan Mendagri, pemerintah dan DPR sama-sama dapat beberapa poin krusial dalam pembahasan revisi UU Pilkada. Namun, Mendagri akan konsultasi terlebih dahulu dengan Presiden," kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Lukman Edy, Rabu 27 April 2016.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Menurutnya, paling tidak ada tiga hal krusial yang akan dikonsultasikan Mendagri kepada Presiden, yakni soal syarat dukungan calon independen, calon kepala daerah mundur atau tidak dari jabatannya, dan praktik politik uang.

img_title Yusril Sebut UU Pilkada Legalkan Kecurangan

Ia mengatakan jika konsultasi tersebut berjalan cepat dan Presiden dapat menyetujuinya, maka pembahasan revisi UU Pilkada dapat disetujui sebelum rapat Paripurna penutupan masa persidangan pada Kamis 28 April 2016.

Namun, jika konsultasi itu lambat apalagi jika Presiden belum menyetujui, maka pembahasan RUU Pilkada dapat diteruskan pada masa persidangan berikutnya hingga akhir Mei 2016.

img_title RUU Pilkada, Usia Komisioner KPU Diusulkan 45 Tahun

Ia juga menuturkan, soal calon independen, pemerintah bersikukuh untuk mempertahankan syarat minimal dukungan kepada calon kepala daerah dari jalur perseorangan yakni 6,5-10 persen.

Dalam beberapa kali rapat kerja, Komisi II DPR RI menilai syarat minimal dukungan calon kepala daerah tidak seimbang sehinggga mengusulkan syarat dukungan kepada calon perseorangan dinaikkan atau syarat dukungan calon yang diusung partai politik diturunkan.

"Karena pemerintah bersikukuh mempertahankan syarat untuk calon perseorangan, maka syarat calon dari parpol yang diturunkan," ujarnya. Lebih lanjut dijelaskan, dari hasil simulasi pemerintah di beberapa daerah di Jawa Timur menemukan syarat dukungan untuk calon dari partai politik pada kisaran 15-20 persen yakni turun dari persyaratan dalam UU Pilkada, 20-25 persen.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Hasil simulasi tersebut, menurutnya sama dengan usulan komisi II DPR RI, tapi pemerintah belum ingin menyetujuinya karena masih akan konsultasi dengan Presiden.

Kedua, soal calon kepala daerah mundur atau tidak dari jabatannya. Menurut Lukman, dalam UU No 8 tahun 2015 tentang Pilkada mengatur, anggota legislatif yang maju sebagai calon kepala daerah harus mundur dari keanggotaan di DPR RI dan DPRD setelah ditetapkan KPU sebagai calon kepala daerah.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut