- VIVA.co.id/ Foe Peace Simbolon
VIVA.co.id – Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla meminta pemerintah daerah untuk meningkatkan inovasi dan produktivitasnya melalui kebijakan otonomi daerah.
Dia mengatakan, hal itu dapat menjadi modal menghadapi persaingan, baik dalam negeri maupun luar negeri.
Menurutnya, kebijakan otonomi daerah yang sudah ditetapkan selama puluhan tahun, perlu dimaksimalkan oleh pemda dalam menciptakan hal-hal baru untuk meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakatnya.
"Saya minta pemerintah daerah lebih efisien dalam pemerintahan dan berinovasi. Karena itu, suatu pertumbuhan daerah tidak dengan megahnya kantor Bupati atau Wali Kota, mobil yang dipakai. Tetapi, ditandai dengan kurangnya kemiskinan, kurangnya pengangguran, dan naiknya penghasilan masyarakat," ujarnya, saat pembukaan Indonesia Investment Week 2016 di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, Kamis 5 Mei 2016.
Selain itu, Wapres juga mengarahkan inovasi yang harus ditingkatkan masing-masing daerah, harus disesuaikan dengan karakteristik dan potensi daerah setempat.
Sebab, tidak semua daerah harus mengembangkan pertanian, namun masih ada sektor lain yang perlu ditingkatkan, seperti bidang manufaktur.
Dia menuturkan, selama ini pemerintah terus mendorong mengurangi kemiskinan. Menurutnya, sektor pertanian dan penciptaan industri manufaktur bisa menjadi salah satu cara efektif. Dua sektor itu, dikatakannya, mampu menyerap tenaga cukup banyak.
"Saya sampaikan, hari ini penduduk akan terus pindah dari daerah ke kota. Tetapi, itu tergantung pada manufacturing dan pertanian. Apabila pertanian suatu daerah berhasil, maka timbul kemakmuran, kalau tidak, banyak petani masuk ke kota," tuturnya.
Tak tanggung-tanggung untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui daerah, Wapres menjanjikan, akan terus menaikkan dana transfer daerah.
"Tahun ini anggaran transfer ke daerah Rp770 triliun, jumlah ini akan terus ditingkatkan 350 persen dalam sepuluh tahun mendatang," ucapnya. (asp)
Khofifah Awasi Langsung Proyek Padat Karya Dana Desa di Lereng Lawu
Penyaluran dana desa tahap pertama dari pemerintah pusat di Jawa Timur selesai. Kini tinggal pemanfaatannya
