- VIVA.co.id/ Agus Rahmat
VIVA.co.id – Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai, pemerintah daerah belum maksimal dalam pekerjaannya, lantaran pertumbuhan ekonomi daerah masih kecil.
Terbukti dari rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal I-2016, hanya sebesar 4,92 persen.
Menurut Wapres, hal itu tidak sesuai dari dana yang digelontorkan oleh pemerintah. Sebab, transfer dana ke daerah saat ini naik 350 persen, jika dibandingkan 2006.
Namun, peningkatan besaran dana tersebut, ternyata belum bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk mengembangkan perekonomian di daerah.
"Saya ingin sampaikan dalam waktu 10 tahun, transfer pusat ke daerah naik 350 persen. 2006 sebesar Rp220 triliun, tahun ini Rp770 triliun. Tetapi, transfer ke daerah pertumbuhan ekonominya kita tidak setara jumlah anggaran itu. Anggaran pembangunan naik empat kali, tetapi mencapai pertumbuhan tidak sebesar itu," tuturnya, di Kemayoran, Jakarta, Kamis, 5 Mei 2016.
Wapres menyebut, banyak hal yang membuat pertumbuhan ekonomi di daerah tidak sesuai yang diharapkan. Salah satunya inflasi, utang yang harus dibayar, serta ongkos pemerintahan yang tinggi.
Karena itu, pemerintah pusat mengimbau daerah untuk melakukan efisiensi. Salah satunya, dengan tidak menambah pegawai dan menambah kantor baru dalam bentuk apa pun.
"Saya minta daerah efisien dalam pemerintahan, maka pertumbuhan kesejahteraan akan naik. Suatu pertumbuhan daerah bukan dilihat dari kantor bupati yang megah, mobil mewah. Tetapi, ditandai dengan kurangnya kemiskinan, kurangnya pengangguran, dan naiknya penghasilan masyarakat," ujarnya. (asp)
Khofifah Awasi Langsung Proyek Padat Karya Dana Desa di Lereng Lawu
Penyaluran dana desa tahap pertama dari pemerintah pusat di Jawa Timur selesai. Kini tinggal pemanfaatannya
