VIVA.co.id – Bicara Buku Bersama Wakil Rakyat di Perpustakaan MPR bertema Masa Depan Perpustakaan Khusus di Indonesia Studi Kasus Perpustakan Wakil Rakyat, menghadirkan para pembicara yaitu Blasius Sudarsono dari LIPI, Sri Sularsih Perpustakaan Nasional, Hendro Wicaksono dari SLIMs dan Wahyu Kumoro dari Forum Perpustakaan Khusus serta Adwiyani dari Klub Perpustakaan Khusus. Acara ini juga dihadiri Anggota Komisi X DPR RI, Popong Otje Djundjunan, di Senayan, Kamis 12 Mei 2016.
Perpustakaan Wakil Rakyat ada di tingkat nasional dengan kehadiran perpustakaan MPR, DPR dan DPD dan ditingkat lokal pada setiap DPRD Tingkat I di Propinsi dan DPRD Tingkat II di Kabupaten/Kota. Perpustakaan Wakil Rakyat tergolong perpustakaan khusus, yang menyajikan informasi tentang kinerja wakil rakyat dan menyediakan layanan pustaka untuk mendukung kualitas kinerja para wakil rakyat.
Blasius Sudarsono, dari LIPI, menegaskan bahwa Perpustakaan Wakil Rakyat adalah perpustakaan yang memiliki tugas dan fungsi melayani kebutuhan para wakil rakyat dalam bidang informasi.
"Karenanya Perpustakaan Wakil Rakyat yang ada pada saat ini diharapkan mampi menjadi acuan bagi para wakil rakyatnya ketika menyusun regulasi," kata pakar perpustakaan ini.
Sayangnya saat ini pada tingkat DPRD Provinsi hanya ada 13 Perpustakaan DPRD dari keseluruhan 34 DPRD Provinsi. Sedangkan Pada tingkat DPRD II Kabupaten/Kota hanya ada dalam bilangan jari, lima (lima), perpustakaan DPRD II dari keseluruhan 518 Kabupaten/Kota.
Terkait dengan itu Ceu Popong, Anggota Komisi X DPR RI menegaskan pentingnya keberadaan perpustakaan. "Saya setuju-setuju saja membangun Perpustakaan Wakil Rakyat, asalkan beberapa kondisi penting sudah berada di rel yang seharusnya,” ujarnya penuh harap.
Ceu Popong dalam kesempatan itu menegaskan bahwa kondisi minat baca masyarakat Indonesia yang berada pada urutan 60 dari 61 negara yang diteliti. Pengertian masyarakat dengan sendirinya meliputi generasi muda dan anggota DPR.
Hal ini terjadi karena kemauan politik dari pemerintah yang sangat minim. Ini tecermin dalam APBN dan APBD. Ceu Popong Otje Djundjunan dari Komisi X tak terkejut setiap melakukan kunjungan ke daerah mendapati perpustakaan sekolah yang kondisinya menyedihkan, baik dari tempat yang jelek, kadang mepet dekat toilet dan berpenerangan remang-remang sehingga nyaris tak ada siswa yang membaca di sana. Pengunjung minim juga dijumpai pada perpustakaan umum milik Pemda.
Ia mengajak semua pihak agar menyadari dan tidak menutup-nutupi fakta mengenaskan tersebut. Menurut Ceu Popong, kondisi tersebut terjadi karena “roh” yang keliru alias sistem pendidikan yang salah. “Anak PAUD usia 3-5 tahun dipaksa calistung (baca, tulis, hitung). Akibatnya mereka kemudian takut melihat dan membaca buku karena waktu kecil dikondisikan tak enak,” demikian ungkap Ceu Popong gemas.
Jika kondisi pendidikan ini tidak dibenahi, mau buka perpustakaan apapun, termasuk perpustakaan MPR, DPR, DPD, pasti pengunjungnya bisa dihitung jari seperti yang terjadi saat ini.
Acara ini diikuti dengan tekun oleh para pustakawan dari kementerian, lembaga dan instansi pemerintah. Turut hadir adalah para praktisi pembangun open source system manajemen perpustakaan, para mahasiswa ilmu perpustakaan dari berbagai perguruan tinggi dan pemerhati sosial lainnya. (webtorial)
