VIVA.co.id – Wakil Ketua BURT (Badan urusan rumah tangga), Elva Hartati mengkritisi pelayanan dan fasilitas yang diberikan RSUD Dr. M Haulussy kepada anggota DPR RI. Hal tersebut diungkapkannya usai meninjau RSUD Dr.M Haulussy, Ambon, Provinsi Maluku, Selasa 31 Mei 2016.
"Kedatangan kami, tim kunjungan kerja BURT ke RSUD Haulussy ini tujuanya adalah untuk meninjau program jaminan kesehatan bagi anggota DPR RI beserta keluarganya di seluruh Indonesia. Kali ini kebetulan provinsi Maluku yang kita datangi,"ujar Elva.
Sayangnya lanjut Elva, setelah ia melihat langsung kondisi rumah sakit bersama seluruh tim BURT yang terdiri dari Wakil Ketua BURT, Agung Budi Santoso, anggota BURT, Irma Suryani Chaniago, Sri Melliyana, Muslim, Andy Fauziah Pujiwatie, Veny Devianty, dan Rendy M Affandy Lamadjido, mendapati kenyataan bahwa rumah sakit terbesar di provinsi itu belum memadai pelayanannya.
Dimana standar pelayanan anggota DPR RI berdasarkan peraturan yang ada adalah VIP. Sementara rumah sakit tersebut belum memiliki ruang VIP, hanya ruang khusus sebagai ruang dengan kualitas tertinggi.
"Tidak hanya ketiadaan ruang VIP di rumah sakit tersebut, namun juga fasilitas lainnya berupa alat-alat kesehatan dan tenaga medisnya kurang lengkap. Sebut saja tidak adanya dokter ahli jantung yang stand by di rumah sakit tersebut," kata politisi dari fraksi PDI Perjuangan ini.
Oleh karena itu Elva berharap agar pemerintah pusat memberikan perhatian khusus terhadap rumah sakit ini yang merupakan rumah sakit terbesar di provinsi ini. Hal itu tidak semata untuk memberikan pelayanan terhadap anggota DPR saja, melainkan juga untuk seluruh masyarakat Ambon.
RSUD Haulussy merupakan rumah sakit terbesar di Provinsi Maluku dan menjadi salah satu rumah sakit provider PT Jasindo. PT Jasindo merupakan perusahaan yang menangani program Jaminan Kesehatan Utama (Jamkestama) bagi anggota DPR RI. (www.dpr.go.id)po
Wagub Emil Siap Sinergikan RS Swasta dan RS Pemerintah
Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengatakan siap mensinergikan RS Swasta dan RS Pemerintah guna meningkatkan kualitas layanan kesehatan.
