VIVA.co.id – Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Gerindra Heri Gunawan mencurigai pemangkasan anggaran kementerian dan lembaga (K/L) pada APBN-P 2016 cuma akal-akalan guna meraih simpati publik. Padahal, pemangkasan itu hanya untuk menutupi kegagalan pemakaian anggaran secara maksimal.
Bahkan, menurut Heri, kebijakan tersebut tidak efektif dalam rangka mewujudkan APBN yang terdesain dan terlaksana dengan baik (well performed and designed).
"Mengapa? Pertama, jika kita baca realisasi anggaran kementerian/lembaga TA 2015, seluruhnya di bawah pagu yang telah ditetapkan. Artinya, mayoritas kementerian/lembaga tidak optimal dalam melaksanakan anggaran belanjanya untuk TA 2015," ujar Heri, Senin 13 Juni 2016.
Sebagai contoh, lanjut dia, realisasi anggaran belanja di Kementerian Keuangan, yang hanya 83,95 persen dari pagu anggaran belanja sebesar Rp33,7 triliun. Dengan persentase penyerapan tersebut, masih ada sisa anggaran sebesar Rp5,4 triliun.
“Kedua, lucunya, meski tidak optimal melaksanakan anggaran TA 2015, Kementerian Keuangan justru mendapat pagu anggaran belanja TA 2016 sebesar Rp39,4 triliun atau naik Rp5,7 triliun dari TA 2015,” kata Heri. Padahal, lanjut dia, Per 7 Juni 2016, anggaran itu baru terealisasi 30,96 persen.
Menurutnya, skema penyusunan anggaran di Kementerian Keuangan juga terjadi di semua kementerian/lembaga.
"Buktinya, pagu belanja kementerian/lembaga dalam TA 2015 sebesar Rp795,5 triliun hanya terealisasi Rp725,6 triliun," ujar dia.
Oleh karenanya, kata dia, muncul kesan selama ini penyusunan anggaran ‘asal jadi’ alias ‘copy-paste’.
"Yang penting pagunya ditetapkan setinggi mungkin, terlaksana atau tidak, itu belakangan. Ini kan skenario penyusunan anggaran yang buruk alias tidak jelas sasaran dan indikatornya," ujar Heri.
Langkah-langkah penghematan dan pemotongan belanja kementerian/lembaga dalam desain anggaran semacam itu hanya akal-akalan pemerintah.
"Akal-akalannya bagaimana? Dengan menetapkan langkah-langkah penghematan dan pemotongan anggaran, pemerintah seolah-olah sedang pro-rakyat untuk meraih simpati publik. Padahal, yang terjadi sebenarnya adalah pemerintah gagal melaksanakan anggaran belanjanya secara optimal sesuai target untuk sebesar-sebesarnya kepentingan publik," kata Heri.
Karena itu, menurutnya, langkah penghematan dan pemotongan anggaran di APBN-P 2016 bisa efektif hanya jika penyusunannya dilaksanakan dengan well designed sehingga menjadi well performed.
"Ini masalah serius yang terjadi di kementerian/lembaga selama ini," ujar dia. (Webtorial)
