- ANTARA/Dedhez Anggara
VIVA.co.id – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menilai integrasi pembayaran di jalan tol Trans Jawa merupakan terobosan yang cukup baik. Meski demikian, terobosan itu perlu dilihat kembali apakah akan efektif untuk menekan kemacetan saat arus mudik Lebaran.
Ketua Komisi V DPR RI, Fary Djemy Francis mengatakan, pihaknya telah mendengar laporan mengenai pemberlakuan integrasi pembayaran di pintu tol tersebut. Namun, kata dia, integrasi pembayaran di pintu tol harus diiringi dengan langkah-langkah integrasi lainnya.
"Karena bisa saja, tidak lagi terjadi penumpukan di satu titik pintu tol itu, atau malah nanti akan terjadi kemacetan di ujungnya," kata dia, saat ditemui di kompleks DPR RI, Selasa 14 Juni 2016.
Karena itu, Fary mengatakan, pihaknya akan memanggil Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, dan Kakorlantas Mabes Polri dalam waktu dekat untuk menggelar rapat kerja terkait kesiapan sarana prasarana saat arus mudik lebaran.
"Minggu depan kita akan lakukan rapat kerja, untuk menanyakan terkait dengan terobosan dan hal-hal yang kita anggap setiap tahun itu berulang persoalannya. Salah satunya masalah kemacetan di pintu masuk tol dan juga rest area. Itu, kita mau tanya terobosannya," kata Fary.
Dia mengatakan, salah satu yang akan didorong adalah begaimana, agar rekayasa lalu lintas dapat dioptimalkan oleh Kakorlantas Mabes Polri. Agar, kemacetan yang telah bertahun-tahun tak lagi terjadi.
Ia menambahkan, idealnya di jalan tol, rest area ada di setiap 20 kilometer. Menurutnya, langkah-langkah seperti penambahan sarana prasarana dan koordinasi yang harus lebih diperhatikan oleh pemerintah.
"Jangan sampai terjadi seperti di tahun lalu di Cipali, jadi dipaksakan dibuka sementara kesiapan rest area ini masih dua, itu juga terjadi penumpukan. idealnya rest area itu empat, dan setiap 20 km ada rest area," kata dia. (asp)
