- ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
VIVA.co.id – Pemerintah mengajukan penambahan Penyertaan Modal Negara kepada sejumlah lembaga negara dalam Rancangan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2016.
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dalam rapat kerja bersama Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat mengungkapkan, suntikan ini akan masuk dalam pos anggaran pembiayaan negara non utang, yang ditujukan untuk membangun berbagai sektor.
"Kami ingin mendorong pembangunan infrastruktur, apakah itu air bersih, transportasi, maupun energi. Kemudian juga mendukung ekspor, sampai dengan ketersediaan rumah MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah)," kata Bambang di gedung parlemen Jakarta, Senin 20 Jun 2016.
Bambang mengatakan, ada empat poin yang digaris bawahi pemerintah terkait perubahan kebijakan pembiayaan non utang dalam RAPBN-P 2016. Misalnya, seperti mendukung implementasi program 35 ribu Megawatt melalui alokasi pembiayaan kepada PT Perusahaan Listrik Negara.
Kemudian, mendukung pembangunan infrastruktur melalui alokasi pembiayaan investasi kepada Badan Layanan Umum (BLU) dan lembaga manajemen aset negara untuk pendanaan pengelolaan tanah, sampai dengan pemanfaatan dana Sisa Anggaran Lebih (SAL).
Pemerintah, lanjut Bambang, juga mengajukan penambahan alokasi pembiayaan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, demi keberhasilan program Jaminan kesehatan nasional, untuk penyelesaian program kesejahteraan rakyat.
Berikut, usulan penambahan PMN yang diajukan oleh pemerintah kepada beberapa lembaga negara :
- Penambahan PMN kepada PT PLN sebesar Rp13,56 triliun.
- Penambahan PMN kepada BPJS Kesehatan sebesar Rp68,2 triliun.
- Alokasi tambahan pembiayaan kepada BLU LMAN sebesar Rp16 triliun.
- Penambahan PMN kepada PT Sarana Multi Infrastructure sebesar Rp4,16 triliun.
- Penambahan PMN kepada PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia sebesar Rp1 triliun.
- Penambahan PMN kepada PT Sarana Multigria Finansial sebesar Rp1 triliun.
- Penambahan PMN kepada Lembaga Pembiayaam Ekspor Indonesia sebesar Rp4 triliun. (asp)
Kemenkeu Catat Aset Tanah PTNBH Senilai Rp161,30 Triliun
Untuk nilai BMN berupa tanah di 12 PTNBH. Jenis aset PTNBH terbagi menjadi dua yang salah satunya tanah.
