Anggota Baleg Ini Desak DPR Segera Bahas RUU PKS

Diskusi Forum Legislasi dengan tema RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS)
Sumber :

Karena itu kata Sri Nurherawati dibutuhkan keberanian untuk melakukan terobosan hukum, melihat kasus ini membuka babak baru terkait pelanggaran HAM, harkat dan martabat kemanusiaan, dan dampaknya yang luar biasa, maka RUU ini bersifat darurat ataulex specialist. Sehingga dibutuhkan penegak hukum yang khusus.

img_title Fadli Zon Ungkap Tiga Alasan Kenapa RUU HIP Harus Segera Ditarik

“Jaksa, hakim, dan polisi yang khusus, yang mendapatkan pendidikan HAM, gender, dan PKS sendiri,” katanya.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Khusus untuk korban cacat permanen, selama hidupnya selama ini kata Sri Nurherawati, tidak ada yang bertanggungjawab. Untuk itu, jika pelaku tidak mampu, maka negara yang harus bertanggungjawab.

img_title DPR Bakal Persoalkan Tuntutan 1 Tahun Peneror Novel ke Jaksa Agung

Menurut Arista Sirait, yang terpenting adalah pidana pokoknya yang harus jelas, karena yang ada masih lemah. Padahal, kekekerasan seksual ini bersifat darurat (extra ordinary crime). Hukumannya pun harus membuat jera; minimal 20 tahun, seumur hidup dan hukuman mati (Ps 340).

“Jadi, RUU ini harus komprehensif, visioner untuk melindungi perempuan, anak-anak, dan dewasa, serta memberi sanksi bagi predator-predator seksual,” katanya.  (Webtorial)

img_title Pancasila Berpotensi Jadi Alat Gebuk Pemerintah Bungkam Lawan Politik
Tiara Marleen

Merasa Cucu Ditelantarkan, Tiara Marleen ke Komnas Anak

Pedangdut Tiara Marleen menyambangi Komnas Perlindungan Anak terkait dugaan penelantaran anak yang dilakukan oleh mantan menantu.

img_title
VIVA.co.id
29 April 2021
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut