Transformasi Tegaskan Arah Bisnis Bakrie Telecom di Era Baru
VIVA.co.id – PT Bakrie Telecom Tbk, dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada Selasa 28 Januari 2016, menyetujui perseroan untuk menerbitkan Obligasi Wajib Konversi (OWK) dan melakukan perubahan susunan pengurus, guna menegaskan arah bisnis BTEL di era yang baru.
Wakil Direktur Utama/CEO Bakrie Telecom, Taufan E. Rotorasiko mengatakan, setelah penerbitan OWK dan dengan asumsi seluruh OWK tersebut di konversi menjadi saham baru, maka komposisi kreditur pemegang saham BTEL menjadi 55,4 persen dan sisanya adalah masyarakat, serta pemegang saham awal.
"Dalam komposisi yang baru ini, Huawei Group sebagai vendor Telekomunikasi Internasional terkemuka dari Tiongkok akan memegang sekitar 9,0 persen," ujar Taufan dalam keterangan resminya yang diterima VIVA.co.id pada Selasa 28 Juni 2016.
Ia mengungkapkan, dengan komposisi saham tersebut, maka BTEL akan mengubah susunan pengurus, di mana Jastiro Abi sebagai direktur utama akan digantikan oleh R. Bismarka Kurniawan yang juga salah satu direktur di PT Visi Media Asia Tbk.
"Perubahan susunan pengurus perseroan ini menegaskan arah bisnis BTEL di era yang baru, yaitu selain menjadi penyelenggara jasa telekomunikasi seluler juga menjadi penyedia produk dan layanan digital yang mencakup aspek informasi, komunikasi dan hiburan," Jelas Taufan.Â
Adapun produk yang menjadi lini depan bisnis baru BTEL ke depannya, lanjut Taufan, adalah dengan layanan telepon dasar seluler dengan teknologi terkini 4G LTE dan produk digital Triple Play.
"Kami meyakini bahwa dengan pengalaman melakukan transformasi bisnis yang berulang, Bakrie Telecom akan dapat memasuki era baru layanan Triple Play sebagai pemain yang diperhitungkan. Pengalaman tansformasi tersebut, justru menjadi kunci keberhasilan Bakrie Telecom ke depan," tambah Taufan. (asp)
Pramono Ingin DKI Terbitkan Obligasi, Begini Respons Menkeu Suahasil
Menkeu Suahasil Nazara mengingatkan penerbitan obligasi daerah harus mengikuti aturan. Rencana DKI Jakarta masih dibahas bersama pemerintah pusat. Baca di sini
