VIVA.co.id – Komisi VI DPR RI menyetujui pagu anggaran Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk tahun anggaran 2017, sebesar Rp243,865 miliar. Hal itu disampaikan dalam rapat kerja Komisi VI dengan pemerintah.
"Komisi VI DPR dapat menyetujui pagu anggaran Kementerian BUMN tahun anggaran 2017 sebesar Rp243,865 miliar berdasarkan Surat Menteri Keuangan (Menkeu) Nomor S-549/MK.02/2016 tanggal 30 Juni 2016, perihal pagu anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) tahun anggaran 2017," ujar Ketua Komisi VI DPR RI Teguh Juwarno di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu 20 Juli 2016.
Setelah disepakatinya pagu anggaran tersebut oleh seluruh anggota Komisi VI, maka hasil ini akan dibawa kepada Badan Anggaran (Banggar) untuk diperjuangkan agar bisa menemui kata sepakat.
"Maka seluruh dokumen disampaikan kepada teman-teman Banggar untuk diperjuangkan teman-teman Banggar," kata Teguh.
Dalam rapat kerja tersebut, hadir Menkeu Bambang Brodjonegoro yang menggantikan sementera Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong, Menteri Perindustrian (Menperin) Saleh Husin, dan perwakilan dari Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM) Puspa Yoga yang diwakili oleh Sekretaris Menteri.
Sebelumnya, Bambang menjelaskan, pagu anggaran Kementerian BUMN tersebut dialokasikan untuk program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya sebesar Rp144,57 miliar, di mana yang utamanya untuk belanja pegawai sebesar Rp40,16 miliar, layanan perkantoran Rp37,1 miliar, renovasi gedung Rp20 miliar, serta belanja non-pegawai non-perkantoran Rp47,3 miliar. (Webtorial)
Pengembangan Organisasi di Masa Pandemi: BRI Jalankan BRIVolution 2.0
Manfaatkan momentum pandemi sebagai stimulus terjadinya pengembangan organisasi, BRI dorong implementasi BRIVolution 2.0
