Anggota Komisi II: Setiap Sistem Pemilu Ada Plus Minusnya
VIVA.co.id – Terkait masih banyaknya silang pendapat anda sistem pemilu terbuka dan tertutup, Anggota Komisi II DPR RI Rahmat Hamka mengatakan setiap sistem pemilu pasti ada plus minusnya, tapi sekarang harus melihat dulu bagaimana arah demokrasi yang akan dibangun.
"Kalau seperti sekarang kita lebih mengarah kepada demokrasi liberal bahkan bisa lebih liberal dari sistem demokrasi yang ada di Amerika yang katanya kampiun demokrasi," ujar Rahmat di Senayan, Jumat 22 Juli 2016.
Rahmat menilai bahwa arah demokrasi sekarang sudah menyimpang dari demokrasi Pancasila yang dianut.
"Sebenarnya kalau kita ingin jujur bahwa arah demokrasi kita sudah menyimpang dari demokrasi Pancasila yang kita anut, dimana kedaulatan rakyat didasarkan atas permusyawaratan perwakilan, maka disini peran parpol harus diperkuat sehingga parpol diharapkan dapat bertanggung jawab penuh terhadap caleg yang diusungnya," ucap Politisi PDIP ini.
Ia menambahkan, mengkaji dan mengevaluasi dari sistem yang pernah diterapkan pada pemilu baik proporsional terbuka atau tertutup, maka agar dapat mengantisipasi politik transaksional dan hubungan emosional antar wakil rakyat dan rakyat, maka alangkah lebih baiknya sistem proporsional tertutup yang dilakukan.
"Jika memberlakukan sistem proporsional tertutup harus siap dengan konsekuensi membuat dapil-dapil lebih banyak dan kalau perlu dapil dibuat hanya untuk memilih satu orang wakil rakyat, jadi kalau akan memilih 560 anggota DPR RI maka ada 560 dapil," ujarpnya.
Dengan hal itu, kata Rahmat, yang terjadi sehingga masyarakat akan lebih mudah mengenal calonnya dan yang terjadi parpol pasti akan mempersiapkan kader partainya secara lebih baik dan yang punya kualitas dan kapasitas, kemudian yang terjadipun persaingan dengan kader parpol lain sehingga parpol akan semakin diuji juga melakukan proses perkaderan secara lebih baik.
"Hal ini akan membuat pendidikan politik semakin cerdas kepada masyarakat kemudian juga memudahkan masyarakat memberikan reward dan punishment baik kepada parpol maupun wakil rakyat yang terpilih kalau tidak sesuai dengan harapan mereka untuk pemilu berikutnya," ujar Rahmat.
Kendati demikian, Hamka menilai hal ini perlu dikaji kembali secara baik apakah hal ini diterapkan disemua jenjang baik DPR dan DPRD atau cukup DPR saja.
