Sumber :
VIVA.co.id
- Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang beroperasi di Maluku Utara (Malut) belum maksimal memberi kesejahteraan bagi masyarakat setempat. Koordinasi dan sinergi masih jadi masalah.
Demikian disampaikan Anggota Komisi VI DPR RI Nur Hasan Zaidi usai mengikuti pertemuan dengan sejumlah BUMN di Ternate, Malut, Selasa 2 Agustus 2016. Padahal, kekayaan alam dan pariwisata di Malut sangat potensial.
Baca Juga :
Banggar DPR: Target Tax Amnesty Terlalu Ambisius
Baca Juga :
Komisi XI: Postur APBN-P 2016 Tidak Kredibel
Pada bagian lain, dia juga menyoroti soal kesiapan SDM di Malut. Bila SDM bagus, lanjutnya, pengelolaan BUMN dan pemerintahan juga membaik. Untuk itu, program CSR BUMN bisa pula diarahkan untuk pemberdayaan SDM di Malut.
Nur Hasan mengingatkan tentang faktor historis Malut yang sangat panjang. Sebelum Indonesia merdeka, sudah berdiri empat kesultanan di Malut, yaitu Ternate, Tidore, Bacan, dan Jailolo. Ketika kemerdekaan Indonesia diproklamirkan, empat kesultanan ini menyatakan kesetiaannya pada NKRI.
Bahkan, kesultanan di Malut telah memberi sumbangsih terbaiknya bagi Indonesia. Namun, ketika Malut telah ditetapkan sebagai provinsi baru sejak 1999, pemerintah pusat kerap memberi harapan kesejahteraan dan kemajuan bagi Pemprov Malut dan rakyatnya. Ternyata, harapan itu tak banyak direalisasikan, terutama oleh pemerintahan Jokowi saat ini. (Webtorial)
Halaman Selanjutnya
Nur Hasan mengingatkan tentang faktor historis Malut yang sangat panjang. Sebelum Indonesia merdeka, sudah berdiri empat kesultanan di Malut, yaitu Ternate, Tidore, Bacan, dan Jailolo. Ketika kemerdekaan Indonesia diproklamirkan, empat kesultanan ini menyatakan kesetiaannya pada NKRI.