Interkoneksi Turun Untungkan Operator Asing, XL: Lebay Itu!

Jika ditelusuri lebih dalam, kata dia, sumbangan dividen PT Telkom Tbk ke kas negara lebih kecil dibanding dividen yang diterima oleh Singtel (yang Rp7 triliun) dari Telkomsel. Sementara itu, Indosat Ooredoo, XL, Three, belum bisa mengirim keuntungan ke negara pemilik (Qatar, Malaysia, dan lainnya) karena investasi besar mereka di Indonesia belum untung.

Baca Juga

Menkominfo: Interkoneksi Bakal Hilang Sebentar Lagi

Terkait kekhawatiran terjadinya penurunan pendapatan jika penurunan tarif interkoneksi diberlakukan, menurut dia, itu pasti. Tetapi hal itu memang harus terjadi dalam rangka mendorong terjadinya persaingan sehat di luar Jawa, agar masyarakat bisa mempunyai pilihan operator mana yang terbaik melayani mereka. Jika hanya satu operator yang sangat dominan, maka masyarakat tidak bisa memilih. Bahkan, kata dia, masyarakat berhak menuntut pengurangan biaya interkoneksi dan meminta pula penurunan tarif off-net kepada semua operator, jika ternyata tarif yg diterapkan berlipat lebih tinggi daripada hasil perhitungan pemerintah atau regulator.

Dipaparkan Nonot, berdasarkan laporan keuangan konsolidasi Telkom dan Telkomsel 2015, dividen yang dibagikan Telkomsel pada 2015 mencapai Rp21,53 triliun. Dari jumlah tersebut, dividen Telkomsel diberikan kepada induk usaha yakni PT Telkom Tbk yang memegang 65 persen saham sebesar Rp13,99 triliun, sedangkan Singtel memperoleh dividen Rp7,53 triliun sesuai dengan 35 persen kepemilikan sahamnya di Telkomsel.

Baca Juga

Alasan Pemerintah Libatkan Verifikator Biaya Interkoneksi

Sementara Telkom membagikan dividen ke pemegang saham jauh lebih rendah dari yang diberikan Telkomsel kepada Telkom. Total dividen Telkom pada 2015 hanya mencapai Rp8,78 triliun. Pemerintah yang menguasai 52,55 persen saham Telkom memperoleh dividen sebesar Rp4,61 triliun dari BUMN telekomunikasi tersebut, sedangkan pemegang saham lain mendapat dividen Rp4,16 triliun dengan porsi saham 47,45 persen.

“Dividen dari Telkomsel masuk ke Telkom sesuai proporsi saham. Jika langsung ke pemerintah maka seharusnya bagian untuk pemerintah sekitar Rp9,09 triliun sesuai porsi saham pemerintah di Telkom,” kata dia.

Baca Juga

Biaya Baru Interkoneksi Ditunda Sampai Februari 2017

Tetap Jalankan Interkoneksi Sesuai SE

Oleh karena itu, Dian menegaskan pihaknya tidak akan menunggu peraturan menteri (PM) untuk menjalankan revisi biaya interkoneksi. Dia menganggap surat edaran sudah cukup untuk mengimplementasikan biaya interkoneksi baru tanpa harus menunggu PM

Halaman Selanjutnya

"Tak perlu menunggu PM untuk menjalankan biaya interkoneksi. Selama ini memang ditetapkan melalui surat edaran. PM itu hanya memuat rule of game (aturan main). SE sudah menjadi pegangan kami dan biaya baru interkoneksi akan berlaku 1 September mendatang," tegas Dian.