Pengembang Rumah Mewah Diminta Kurangi Backlog Perumahan

Pameran Properti
Sumber :
  • VIVAnews/Nurcholis Anhari Lubis

VIVA.co.id – Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengajak semua pihak, khususnya Real Estate Indonesia (REI) untuk bersinergi secara nyata dalam mengurangi backlog (kekurangan ketersediaan) perumahan. 

img_title Dorong Akses Hunian Layak, bank bjb Ikut Sosialisasi Kredit Program Perumahan di Kabupaten Bogor

“Tantangan terbesar masyarakat informal saat ini, untuk mempunyai rumah adalah masalah keterjangkauan daya beli. Selain itu, menghadapi permasalahan akses terhadap perbankan, padahal harga rumah saat ini tinggi dan masyarakat umumnya membeli dengan mencicil melalui bank,” kata Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR, Maurin Sitorus, dikutip dari laman Kementerian PUPR, Kamis 1 September 2016. 

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Meski begitu, ia menyadari, tidak dapat sepenuhnya menyalahkan pihak perbankan, terkait ketatnya akses masyarakat informal. Karena, hal tersebut erat kaitannya dengan kredit bermasalah (non performing loan/NPL) yang merupakan salah satu kunci untuk menilai kualitas kinerja bank.

img_title Aset Rampasan BLBI Bakal Dijadikan Rusun Subsidi di Wilayah Perkotaan

“Memang, kita tidak bisa menyalahkan pihak perbankan yang terlalu ketat dalam hal pembiayaan, karena kita tahu nyawa perbankan adalah di NPL. Jika NPL tinggi, maka perbankan akan di karantina oleh pemerintah, karena dinilai sudah tidak sehat,” tuturnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) angka backlog perumahan memang sudah turun menjadi 11,4 juta unit, namun kebutuhan rumah tiap tahun masih akan terus meningkat dan jumlahnya mencapai 800 ribu unit per tahun, sehingga dapat dipastikan akan selalu ada kekurangan. 

img_title Maruarar Sirait Minta KPK Berikan Tanah Bekas Koruptor Dibangun jadi Perumahan Rakyat

Dengan hadirnya Program Sejuta Rumah diharapkan dapat menyediakan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan mengurangi backlog, serta mengurangi tingkat kekumuhan permukiman di berbagai daerah di Indonesia.

Ketua Umum REI, Eddy Hussy menerangkan bahwa saat ini pengembang menyambut baik dan berharap rencana penurunan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB) dari lima persen menjadi dua persen dapat terealisasi, sehingga dapat menekan harga rumah. (asp)

Ketua Satgas Perumahan, Hashim Djojohadikusumo

Marak Penyelewengan, Hashim Minta Mutu Perumahan Rakyat Dijaga: Jangan Sampai Rakyat Kecewa!

Ketua Satgas Perumahan Rakyat, Hashim Djojohadikusumo mengeluarkan peringatan keras terkait proyek perumahan rakyat. Dia meminta mutu perumahan dijaga.

img_title
VIVA.co.id
16 Maret 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut