VIVA.co.id – Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Steven Kandouw, mengeluhkan kebijakan pemerintah pusat yang tidak menjadikan Sulut sebagai 10 destinasi prioritas. Bahkan janji pemerintah pusat untuk menjadikan Kota Bitung sebagai pelabuhan internasional pun belum terealisasi.
"Bitung sebagai pelabuhan internasional masih angin surga, regulasi susah ditembus. Di Indonesia Timur tidak ada yang dijadikan pelabuhan internasional," kata Steven dalam diskusi "Mempercepat Peningkatan Daya Saing Industri Pariwisata Sebagai Sumber Pertumbuhan Ekonomi Baru" di Manado, Jumat 2 September 2016.
Dipaparkannya, ada dua hambatan pengembangan industri pariwisata di Sulut. Pertama, pemerintah pusat tidak memasukkan Bandara Sam Ratulangi sebagai salah satu dari lima pelabuhan internasional bebas visa.
Hambatan kedua, adanya regulasi perlunya izin dari Kementerian Perhubungan untuk melakukan direct flight (penerbangan langsung) ke Bandara Sam Ratulangi.
"Dua kebijakan itu menjadi ‘Tembok Berlin’ bagi perkembangan pariwisata di tempat kita," ujar Steven. Padahal, lanjut dia, Gubernur Olly Dondokambey sudah melakukan “akrobat” kebijakan jangka pendek, karena kalau dibiarkan terus tingkat pengangguran dan kemiskinan akan semakin tinggi. Gubernur pun mengaktifkan pariwisata Sulut.
"Maka yang diurus pertama adalah Bandara Sam Ratulangi bebas visa. Bagaimana meningkatkan pariwisata ini, kita bangun pertemanan dengan China," kata dia.
Gubernur Sulut lalu menemui Presiden Joko Widodo meminta agar Kementerian Perhubungan memberikan izin penerbangan langsung dari China ke Bandara Sam Ratulangi.
"Akhirnya pada 28 Juni izin direct flight resmi diberikan. Tanggal 4 Juli datanglah wisatawan China, dan sampai sekarang 18 ribu turis Tiongkok sudah datang ke Manado," kata Steven.
(ren)
