BG Diminta Hilangkan Ego Sektoral Lembaga Intelijen

Uji kepatutan dan kelayakan Budi Gunawan sebagai kepala BIN di Komisi I DPR, Rabu, 7 September 2016.
Sumber :
  • VIVA.co.id/ Reza Fajri

VIVA.co.id – Wakil Kepala Kepolisian RI Komjen Budi Gunawan telah ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo menjadi Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) menggantikan Letjen (Purn) TNI Sutiyoso.

Kepala BIN: Konsep Smart City IKN Perpaduan Modern dan Tradisi

Surat pergantian Kepala BIN telah diberikan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno kepada pimpinan DPR RI pada Jumat 2 September 2016 untuk dilakukan proses fit and proper test.

Pada Selasa kemarin saat sidang Paripurna DPR RI surat pergantian Kepala BIN tersebut dibacakan dan menugaskan Komisi I DPR RI sebagai alat kelengkapan dewan untuk melaksanakan proses fit and proper test terhadap Budi Gunawan yang dilaksanakan hari ini, Rabu 7 September.

Komisi I DPR: KSAD Tarik Pengamanan Pribadi untuk Hillary Lasut

Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyahari mengatakan dalam proses fit and proper test nanti Budi Gunawan akan ditanyakan seputar sejauh mana calon Kepala BIN mampu miliki kecakapan mengkoordinasikan lembaga-lembaga intelijen.

Pasalnya, ia menilai selama ini koordinasi antar lembaga intelijen sangat kurang.

Putra Kepala BIN Jadi Ketum Sayap Pemuda PDIP, Begini Sosoknya

"Sesuai UU intelijen disebutkan semua lembaga intelijen tunduk dibawah koordinasi BIN. Bukan baik atau kurang tapi koordinasi selama ini msh sangat kurang. Sebagian jalan sendiri-sendiri di lapangan," ujar Abdul Kharis saat dihubungi.

Selain itu, kata politisi PKS ini koodirnasi yang baik antar lembaga intelijen dibawah BIN nemiliki tujuan agar mampu miliki kemampuan untuk hadapi ancaman dan tantangan yang dimiliki bangsa Indonesia.

"Kemampuan calon Kabin lembaga intelijen, kemampuan manajerial," ujarnya.

Hal serupa juga disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI TB Hasanudin, BIN merupakan alat mata dan telinga bangsa Indonesia sehingga koordinasi yang baik antar lembaga intelijen sangat diperlukan.

Menurutnya, BIN harus mampu mengelola informasi-informasi yang valid dan bisa dipertanggung jawabkan sebagai bahan dasar dalam memberikan keputusan Presiden.

"BIN kan sesuai UU yang berlaku menjadi koordinasi seluruh komponen intelijen di Indonesua. Karena itu memang baru tiga tahun menjadi kelemahan. Kabin baru harus lebih diintensifkan fungsi koordinasi intel karena penting rangkum seluruh info dari seluruh komponen sehingga produk intelijen bisa akurat dan bisa dipertanggungjawabkan," ujarnya.

Tak hanya itu, Budi Gunawan juga diharapkan mampu menghilangkan ego sektoral lembaga intelijen. Ia juga tidak mempersalahkan latar belakang Budi Gunawan dari Kepolisian. Mengingat, Kepala BIN selalu diisi oleh latar belakang TNI.

"Tidak masalah karena disitu tidak lagi menjadi anggota TNI. Tidak membawa polisi atau sipil tapi disana ada struktur orang, job siapa lakukan apa," ujar politisi PDI Perjuangan tersebut.  (webtorial)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya