Sri Mulyani Ingatkan Elite Parpol Tak Bebani Keuangan Negara
- ANTARA/Rosa Panggabean
VIVA.co.id – Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengingatkan elite partai politik untuk membantu pemerintah menjaga pertumbuhan ekonomi dan tidak membebani keuangan negara. Hal itu ia sampaikan saat mengisi materi dalam kegiatan Pertemuan Nasional I Legislatif dan Eksekutif Partai Golkar di Jakarta, Selasa 27 September 2016.
Sri mendapatkan pertanyaan dari Ketua Koordinator Golkar bidang Kesra Roem Kono tentang dana parpol. Roem menyampaikan, alokasi yang ada saat ini, yakni Rp108 per suara masih belum mencukupi.
"Ada titipan dari Ketum Setya Novanto, soal dana partai ini bagaimana Bu?" tanya Roem Kono saat sesi tanya jawab.
Menanggapi pertanyaan itu, Sri Mulyani mengatakan, partai sebagai pilar demokrasi mempunyai tugas memotivasi masyarakat untuk mengelola ekonomi, bagaimana menggunakan anggaran untuk kepentingan bangsa.
"Itu adalah keputusan politik dari kita semua. Saat ketemu ketum saya hanya sampaikan begini. Pengalaman saya enam tahun melihat seluruh dunia, negara berkembang menjadi negara maju kalau dia bisa menghindari perangkap middle income," ujar Menkeu.
Negara menjadi tidak maju karena elite politiknya tidak mampu berkompromi untuk membuat pertumbuhan ekonominya semakin besar. "Negara berkembang menjadi negara maju kalau dia bisa menghindari perangkap middle income," ujarnya menambahkan.
Sri Mulyani berharap, para elite politik dan partai politik memahami itu semua. Sehingga para elite politik dan anggota DPR bisa membantu pemerintah menjaga pertumbuhan ekonomi dan bukan membebani keuangan negara yang sedang lesu.
"Jadi bila ekonomi makin besar kita bisa menikmati, tapi bila ekonomi masih setengah besar dan disedotnya terlalu banyak, kayak drakula nyedot terlalu banyak, dia mati karena gak ada lagi yang disedot.”
Sri Mulyani menyerahkan pilihan tersebut pada para elite politik terutama yang ada di DPR, untuk membuat kesepakatan dengan pemerintah membawa Indonesia ke mana.
(mus)
Konsep Kerugian Negara Dinilai Masih Menyisakan Ambiguitas
Wacana revisi undang-undang (UU) Keuangan Negara dinilai perlu menjadi momentum untuk memperjelas konsepsi kerugian negara dan kerugian keuangan negara.
