VIVAnews - Presiden terpilih Susilo Bambang Yudhoyono diminta melepas atributnya di Partai Demokrat. Ini agar Presiden dapat menjalankan fungsi sebagai negarawan dalam lima tahun ke depan.
Demikian dikatakan Pengamat Politik Indra J Piliang pada diskusi Catatan Akhir 2009 Indonesian Society for Civilized Election (ISCEL) di Jakarta, Sabtu 15 Agustus 2009.
Indra mengatakan selama ini Partai Demokrat mendompleng kemenangan SBY. "Demokrat memenangkan 20 juta suara, tidak sebesar SBY yang memenangkan 70 juta suara." Sehingga, bisa jadi kepentingan presiden disandera kepentingan parpol (Demokrat) dan sebaliknya.
Indra menjelaskan, pada sistem multi partai dinamis seperti di Indonesia, pemilihan presiden harus lebih dulu daripada pemilihan legislatif. "Agar kepentingan presiden tidak terpengaruh kepentingan partai politik atau sebaliknya," katanya.
Dia menjelaskan, sistem presidensial berbasis multipartai, partai politik berada di parlemen (DPR). "Parpol tidak seharusnya berada di kabinet. Presiden memilih menteri-menterinya dari profesional, bukan parpol," katanya.
Pada Pemilu 2014 mendatang, kata Indra, setelah revisi UU Pemilu, delapan parpol yang masuk parliamantary threshold 2009 bisa mengajukan calon presiden- calon wakil presiden masing-masing.
Dia mengusulkan, pada pemilu 2014, pemilihan presiden dilaksanakan lebih dulu daripada pemilu legisltatif. "Juli pemilihan presiden beres baru dilanjutkan dengan pilihan legislatif," ujarnya. Sehingga pada pemilu 2019 sistem pemilihan presiden sudah memakai kuota. hadi.suprapto@vivanews.com
DPR Sindir Kenaikan UKT di Sejumlah PTN Menyesuaikan Harga Cabai dan Telur
Wakil Ketua Komisi X DPR mengkritik keras soal kebijakan kenaikan UKT yang terjadi di beberapa perguruan tinggi negeri (PTN) menyesuaikan harga cabai dan telur.
