18-10-1867: Alaska Berpindah Tangan, dari Rusia ke AS
- Reuters/Lucas Jackson
VIVA.co.id – Pada 149 tahun silam, Alaska resmi menjadi negara bagian Amerika Serikat ke-50 setelah sebelumnya milik Rusia. Menurut situs History, Rusia menjual Alaska ke AS “hanya” dengan harga US$7,2 juta (Rp93,6 miliar).
Pembelian ini jelas sangat menguntungkan Paman Sam, karena hanya dalam waktu 50 tahun atas kepemilikan wilayah tersebut, AS mendapatkan untung 100 kali lebih besar dari harga pembelian Alaska.
Hal itu dikarenakan AS mendapat penambahan luas daratan 1,717,856 kilometer. Pada 30 Maret, Rusia kali pertama menawarkan Alaska kepada AS.
Selama ini bagian timur Kerajaan Rusia dipisahkan oleh Selat Bering, sehingga dengan menguasai Alaska, menjadikan Rusia sebagai negara Eropa pertama yang membangun area itu.
Di awal abad ke-19, perusahaan patungan Amerika dan Rusia mulai menempati area Sitka. Mereka juga mulai melakukan perdagangan produk bulu dengan warga AS.
Walaupun telah menguasai Alaska, warga Rusia yang memilih bermukim di sana tetap sedikit, tidak pernah lebih dari 100 orang.
Pada 1860-an, perusahaan patungan Rusia dan Amerika itu mulai kehilangan keuntungan.
Karena dihadapkan pada fakta subsidi yang besar jika Rusia tetap berada di sana, maka pemerintah Kekaisaran Rusia memutuskan untuk menjualnya.
Terlebih, dengan Tsar Alexander II yang sedang dililit masalah keuangan, makin menguatkan penjualan Alaska.
Perjanjian jual-beli ini ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, William Seward dan Menteri Rusia untuk Amerika Serikat, Edouard de Stoeckl.
Perjanjian tersebut kemudian dikenal dengan istilah 'Seward’s Folly' atau 'Seward’s Icebox'.
Kala itu, Senat AS menyetujui perjanjian pembelian pada 9 April. Presiden AS Andrew Johnson sendiri menandatangani perjanjian pada 28 Mei, sampai akhirnya Alaska secara resmi milik AS pada 18 Oktober.
(ren)
Terungkap! Bupati Klaten Diduga Terima Fee Rp2 Miliar Lebih, Uangnya untuk Bayar Utang Pilkada
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo menggunakan uang hasil dugaan korupsi untuk membayar utang Pilkada 2024.
