VIVA.co.id – Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menerima audiensi pusat Koperasi Pegawai Negeri Indonesia. Fadli menyampaikan ketua umum dan pengurus koperasi datang untuk menyampaikan satu aspirasi.
"DPR diminta bisa menyampaikan kepada pemerintah agar bisa berpihak kepada koperasi, sesuai yang diinginkan Presiden juga, melakukan reformasi total kepada koperasi, dan koperasi ini adalah amanat dari konstitusi, sesuai Pasal 33 ayat 1, sehingga ini bukan sebuah sistem alternatif yang boleh kita memilih tapi wajib kita laksanakan," ujarnya di Nusantara III lantai 3, Senin 17 Oktober 2016.
Fadli menjelaskan, koperasi sudah terbukti di berbagai negara bisa berjalan dan berhasil dengan baik.
"Permintaan teman-teman dari koperasi, adalah pajak terhadap koperasi jangan disamakan dengan pajak badan usaha yang lain, yang biasa. Koperasi memerlukan effort yang lebih besar, melibatkan masyarakat yang lebih banyak. Bukan sekedar badan usaha yang ada dalam sistem kapitalis seperti PT CV yang keuntungannya hanya dinikmati oleh segelintir orang. Bahkan hanya oleh para pemiliknya, stakeholder dan sebagainya," ujar Politisi Gerindra ini.
Fadli menjelaskan, saat ini koperasi di Indonesia sangat mengkhawatirkan, banyak koperasi tumbang, koperasi tidak bisa bersaing, berusaha dengan baik, tapi tetap ada yang bertahan.
"Nah yang ada ini harus tetap dipertahankan dengan baik. Dan harus ditumbuhkan yang baru agar kita bisa merasakan sistem yang egaliter melalui koperasi. Ruang koperasi untuk bergerak ini kurang didukung oleh pemerintah. Dulu didukung dan diberikan penyuluhan oleh pemerintah," katanya. (webtorial)
5 Upaya BI Pulihkan Sektor Koperasi dan UMKM di Tengah COVID-19
Ada 17 sektor yang diharapkan bisa memberikan nilai tambah ekonomi.
