DPR RI: Fenomena Digitalisasi Sudah Merambah Indonesia

Anggota BKSAP DPR Evita Nursanty (F-PDIPerjuangan) dan Zainudin Amali (F-PG)
Sumber :

VIVA.co.id – Delegasi DPR RI yang terdiri dari Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR Evita Nursanty (F-PDI Perjuangan) dan Zainudin Amali (F-PG/dapil Jawa Timur) turut berpartisipasi dalam kegiatan Meeting of the OECD Global Parliamentary Network di Paris, Perancis, Rabu (12/10/2016), waktu setempat.

img_title Kalla Youth Fest 2022: Meretas Batas Jadi Talenta Digital

Saat sesi yang bertema Digitalisation and The Future of Work, Evita, yang juga Anggota Komisi I DPR itu menyampaikan intervensi bahwa fenomena digitalisasi juga sudah merambah di Indonesia.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

“Penggunaan teknologi informasi dalam kehidupan manusia semakin memudahkan urusan kita sehari-hari, mulai dari proses transformasi pemesanan transportasi, mengirimkan dokumen, memesan makanan, hingga membersihkan rumah saat ini dapat dilakukan hanya dalam satu aplikasi ponsel pintar (platform),” kata Evita.

img_title 4 Tips Optimalkan Startup Generasi Digital

Namun sayangnya, lanjut Evita, Indonesia belum memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penggunaan platform online dalam bisnis yang ditekuni lebih dari 30 ribu orang itu.

“Sehingga banyak menimbulkan kebingungan dan masalah terkait hubungan kerja antara pemilik platform dan para penyedia layanan jasa,” kata politisi asal dapil Jawa Tengah itu.

img_title Tantangan Berat, Setjen dan BK DPR Dorong Pemuda Optimis Bangun NKRI

Masih dalam kesempatan yang sama, Delegasi DPR juga telah mendengar lebih jauh pengalaman dari negara-negara lain terkait peraturan perundang-undangan yang mereka buat untuk menjawab fenomena platform online. Beberapa negara seperti Swedia, Chile, dan Jerman berbagi pengalaman terkait fenomena ini.

Pertemuan yang berlangsung sehari penuh ini membahas lima agenda utama. Pertama, Digitalisasi dan Masa Depan Pekerjaan (Digitalisation and the Future of Work). Kedua, Pelaksanaan Bisinis yang Bertanggung jawab (Responsible Business Conduct); dan ketiga, Migrasi dan Integrasi (Migration and Integration).Berikutnya, Regenerasi Demokrasi untuk Era Baru (Regenerating Democracy for a New Age); dan yang terakhirKebijakan yang Sensitif Gender (Gender-Sensitive Policies).

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Diskusi yang dipandu oleh Anthony Gooch, selaku Ketua Global Parliamentary Network dan Direktur Komunikasi serta Urusan Publik OECD, berlangsung hangat dari awal hingga akhir pertemuan.

Di awal pertemuan, Anthony Gooch sempat memaparkan perkembangan terbaru dari OECD Global Parliamentary Network terkait pengumpulan database anggota parlemen yang berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan jaringan ini.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut