VIVA.co.id – Pasca OTT yang dilakukan Presiden Joko Widodo di Kementerian Perhubungan, kini pemerintah terus menggalakkan kampanye anti pungli. Beberapa instansi pemerintahan gencar melakukan pemberantasan pungli, begitu juga dengan Direktoral Jenderal Bea Cukai.
Saat ditemui di Acara Jiexpo Kemayoran, Kasubdit Komunikasi dan Publikasi Direktorat Jenderal Bea Cukai Deni Surjantoro mengaku Bea Cukai telah menjalankan program reformasi dari tahun 1997-1998 hingga saat ini.
“Dalam program reformasi ini salah satunya kita membuat satu unit yaitu unit kepatuhan internal. Unit kepatuhan internal ini bertugas memonitor, mencegah dan menindak terhadap pegawai yang melakukan pelanggaran, pelanggaran kode etik, termasuk masalah pungli,” ujarnya saat diwawancarai VIVA.co.id, Jumat 21 Oktober 2016.
Dijelaskan Deni, unit kepatuhan internal ada di struktur pusat, wilayah dan daerah dan terdapat tiga struktur di seluruh kantor. Deni melihat sebetulnya unit kepatuhan tersebut sejak reformasi bergulir bekerja terus menerus.
“Menyambut arahan Pak Presiden terakhir, malahan kita menjadi semacam penyemangat untuk pemberantasan pungli itu. Kalau kita lihat isu terakhir kan pungli di Bea Cukai, sebetulnya itu dari pendapat waktu di KPK waktu itu, Pak Alexander, kebetulan unit kepatuhan internal itu juga bekerja sama dengan lembaga lain, contohnya KPK dalam hal supervisi, sehingga kemarin itu kita sebut korsup,” ujar pria yang hobi fotografer ini.
Pada dasarnya, kata Deni Bea Cukai bekerja untuk pembenahan sistem, meskipun sistem yang ada saat ini sudah baik.
“Kita ingin yang lebih baik lagi, menyempurnakan termasuk titik-titik rawan menjadi perhatian supaya sistem ini berjalan lebih baik lagi. Kalau kita lihat kemarin, kita berterimakasih dan menyambut arahan Presiden untuk memberantas pungli sehingga unit kepatuhan internal itu sudah turun bekerja, bahkan ketika Presiden turun ke lapangan,” ujar Deni.
Deni menambahkan, Bea Cukai telah mengeluarkan produk-produk yang memang semua dalam rangka menimalisir bertemunya pengguna jasa dengan petugas. Hal ini diakui Deni, rawan jika pengguna jasa dengan petugas bertemu.
“Kan rawan kalau ketemu. Sistem yang kita bangun di Bea Cukai itu adalah sistem elektronik. Bea Cukai Priok masih rawan, sebetulnya sudah lama menggunakan elektronik, jadi minim sekali ketemu pengguna jasa dengan petugas,” katanya.
Lebih lanjut dijelaskan Deni, di samping meminimalisir, mencegah, karena semua itu membatasi ketemu pengguna jasa dan petugas, dalam rangka memberantas juga memudahkan mengurus dokumen.
“Lebih cepat. Bea Cukai telah melayani 24 jam tujuh hari. Bea Cukai ada yang namanya servis level agreement, ada janji layanan. Kalau kita lihat di Bea Cukai Priok itu ada 144 layanan unggulan, diantaranya sudah mendapat sertifikat ISO. Di dalam sertifikat ISO itu layanan lebih terukur, dan memiliki kepastian waktu. Itu yang ada di Priok,” katanya.
Di sisi lain, ujar Deni kepatuhan internal sendiri dalam sisi pencegahan tidak pernah berhenti melakukan sosialisasi. Terkait pengendalian gratifikasi, pegawai Bea Cukai teken pakta integritas, reward and punishment.
“Ada blowing punya program tolak, catat laporkan. Pakta integritas juga di teken oleh lingkungan yang ada di pelabuhan, sehingga satu pelabuhan itu punya komitmen bersama untuk memberantas pungli itu. Kalau di Bea Cukai tidak henti-hentinya melakukan kampanye anti pungli dan tidak hentinya melakukan internalisasi, ke wilayah, pelayanan daerah. Ini menjadi kampanye merubah mental, kami banyak yang muda-muda untuk semangat revolusi mental, kami berharap masyarakat mendukung untuk hal ini,” ujarnya. (webtorial)
