- VIVAnews/Muhamad Solihin
VIVA.co.id – Pertumbuhan investasi di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Jalla belum terlalu bergeliat. Iklim bisnis dalam negeri yang belum menunjukan perbaikan, dianggap menjadi salah satu penyebab.
Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional Arif Budimanta dalam sebuah diskusi mengungkapkan, para pelaku usaha, baik itu yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri membutuhkan kepastian yang jelas, untuk bisnis usaha yang akan dijalankan.
"Karena ini menyangkut soal cost production. Ketika melakukan investasi, ada perizinan satu. Tapi kemudian di lapangan menjadi lebih. Butuh kepastian yang realible," ungkap Arif di Jakarta, Sabtu 22 Oktober 2016.
Hal senada turut diungkapkan oleh Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Mukhamad Misbakhun. Menurutnya, langkah cepat yang dilakukan Kepala Negara dengan membentuk Satuan Khusus pemberantasan pungutan liar yang terjadi, mampu memberikan sinyal positif bagi dunia usaha.
"Satgas Pungli itu respons cepat. Kemudian, tentang Perda (Peraturan Daerah) iklim investasi. Ini memberikan kepastian," katanya.
Sementara itu, Pengamat Hukum Ifdhal Kasim menilai, permasalahan hukum yang berlaku, baik di pemerintah pusat maupun daerah memang menjadi penyebab masih rendahnya minat investasi. Pemerintah, kata dia, harus segera mencari solusi mengenai hal tersebut.
"Ketidak jernihan hukum buat investasi tidak mau masuk ke Indonesia. Harus ada sistem yang menciptakan iklim investasi yang kondusif," tuturnya. (asp)
Ekonomi Global Diguncang Konflik Geopolitik, RI Resesi Ditegaskan Jauh dari Resesi
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) menyebut, risiko RI masuk ke jurang resesi masih jauh lebih rendah dibandingkan negara-negara lain.
