- Antara/Rosa Panggabean
VIVA.co.id – Menteri Perindustrian (Menperin), Airlangga Hartarto menyatakan, harga gas untuk industri yang masih tinggi menyebabkan beberapa industri mengalami penurunan produksi hingga berhenti untuk beroperasi. Salah satunya, adalah PT Krakatau Steel Tbk, yang menghentikan pembuatan baja.
Menurut dia, ada beberapa industri yang "kena getah" akibat terimbas tingginya harga gas, di antaranya adalah industri pengolahan baja, industri kertas, industri keramik, dan industri kaca.
"Memang unfortunately, berhenti berproduksi, seperti Krakatau Steel juga berhenti pembuatan bajanya dan proses melting (peleburan logam)-nya," kata Airlangga dalam press briefing dua tahun kerja nyata Jokowi-JK, di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa 25 Oktober 2016.
Menurut dia, industri di Indonesia saat ini memang membutuhkan penyesuaian harga gas, agar produk lebih kompetitif. Ia mengatakan, pemerintah harus melakukan regulasi ulang untuk harga gas di hulu (upstream), hingga hilir (downstream).
"Diperlukan adanya penyesuaian di hulu, regulasi di midstream, hingga di BP (Badan Pengatur) hilir, dan plan gate-nya di pabrik," katanya.
Airlangga memandang, penurunan harga gas ini cukup mendesak. Untuk itu, dalam waktu dekat akan digelar kembali rapat di tingkat menteri demi menurunkan harga gas hingga US$6 per MMBTU.
Penetapan harga gas untuk industri sebetulnya telah dirangkum dalam Peraturan Presiden No/40 tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi yang dirilis pada Mei 2016 lalu.
Namun, sejumlah kendala masih menjadi hambatan, hasilnya kini, niat penurunan harga gas industri masih belum tercapai.
"Kami minggu depan akan rapat di tingkat menko (perekonomian), kita akan sudah melakukan sinkronisasi perhitungan, dan akan disampaikan. Dan, apa yang diputuskan pada rapat yang lalu, agar ini dapat diselesaikan pada November," kata dia. (asp)
Harga Gas Murah Industri Bikin Pemasukan Negara Hilang Rp 15,70 Triliun
Sepanjang 2023 penerimaan negara yang hilang lebih dari US$1 miliar atau sekitar Rp 15,70 triliun, imbas kebijakan harga gas murah atau Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT)
