VIVA.co.id – Bea Cukai tak main-main dalam memerangi praktik pungutan liar (pungli). Hal ini didukung dengan hasil survey kepuasan pengguna jasa yang dilakukan Bea Cukai bersama IPB dan UGM, yang di dalamnya turut ditanyakan integritas pegawai Bea Cukai dan kaitannya dengan pungutan liar.
Hasilnya meningkat dari tahun ke tahun, dalam skala 5 pada tahun 2013, tingkat kepuasan pengguna jasa ada di angka 3,8, tahun 2014 mencapai 3,96, tahun 2015 naik menjadi 4,06, dan di tahun 2016 kembali naik menjadi 4,18. Lalu, bagaimana tanggapan Asosiasi Perusahaan Jalur Prioritas (APJP) sebagai stakeholder Bea Cukai terhadap komitmen ini?
Pada kegiatan Coffee Morning Direktur Jenderal Bea dan Cukai bersama APJP di Kantor Pusat Bea Cukai, Selasa 25 Oktober 2016, Ketua Umum APJP Edward Otto Kanter memberikan pernyataan atas langkah-langkah Bea Cukai dalam mencegah praktik pungutan liar, salah satunya ialah dengan pemberlakuan Pertukaran Data Elektronik (PDE).
“Pelayanan ekspor dan impor yang diberikan Bea Cukai, khususnya Bea Cukai Tanjung Priok sudah sangat baik, apalagi didukung dengan sistem berbasis pertukaran data secara elektronik (PDE). Kami menyadari pungli itu tercipta dari dua arah, dari pantauan kami, saat ini sistem teknologi informasi Bea Cukai yang telah terintegrasi dapat mengurangi intensitas pertemuan petugas dan pengguna jasa, serta mencegah pungli,”ujar Edward.
Senada dengan Edward, Direktur PT Kawan Lama Sejahtera Hartanto Djasman yang juga tergabung dalam APJP mengungkapkan bahwa terkait isu pungutan liar, perusahaannya yang merupakan perusahaan penanaman modal asing tidak pernah mengalami adanya pungli dari Bea Cukai, baik di Kantor Bea Cukai Tanjung Priok maupun Soekarno-Hatta.
“Saya merasakan perubahan di Bea Cukai sangat drastis, sehingga menambah competitiveness perusahaan kami. Waktu untuk melakukan clearance menjadi sangat pendek dibanding beberapa tahun yang lalu. Hal ini membuat kami menjadi lebih efisien dalam beroperasi. Kedepannya kami harapkan Bea Cukai sebagai government agency dapat bekerjasama dengan kami yang berada di private sector dalam membangun sinergi sehingga kepentingan nasional dapat kita capai bersama,”ujar Hartanto.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi menjelaskan bahwa pencegahan pungli saat ini menjadi salah satu concern Presiden Jokowi. Ia meminta para pengusaha jalur prioritas untuk tidak menodai nama besar organisasi dan kepercayaan yang telah diberikan. Trust (kepercayaan) adalah hal terpenting dalam partnership Bea Cukai dan APJP.
“Kalau ada anak buah saya yang misconduct, langsung laporkan, saluran pengaduannya sudah jelas dan akan kami tindak. Saat ini sudah ada 42 orang petugas yang kami tindak, hukumannya beragam, mulai dari mutasi ke tempat-tempat yang tidak strategis, penurunan pangkat, pencopotan jabatan, hingga pemecatan. Saya mengajak APJP untuk menjadi komunitas yang dikenal luas. Masyarakat dan pemerintah harus tahu bahwa perusahaan jalur prioritas merupakan contributor utama dalam kesejahteraan bangsa ini. Partnership yang kita bangun harus diketahui publik, dengan harapan agar multiplier-nya bisa secara berkesinambungan positif meningkat,” katanya.
Meskipun telah banyak mendapat tanggapan positif dari stakeholder, tidak menyurutkan langkah Bea Cukai untuk terus melakukan peningkatan integritas dan perbaikan sistem dan prosedur dalam rangka mewujudkan good governance melalui penanaman nilai-nilai Kementerian Keuangannya itu integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan, dan kesempurnaan. (webtorial)
Kasus Pungli, Kejati Banten Sita Rp1,1 Miliar dari Bea Cukai Soetta
Kejati Banten menggeledah kantor Bea Cukai Tipe C Soekarno Hatta, Kamis, 27 Januari 2022, atas dugaan tindak pidana pungli terhadap perusahaan jasa kurir
