Papua Perlu Mendapat Perhatian Khusus
VIVA.co.id – Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih menegaskan, Papua harus mendapat perhatian khusus dalam beberapa bidang. Ia menegaskan, khusus untuk bidang pendidikan, perlu adanya komunikasi intensif antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, agar penyaluran anggaran maupun bantuan, lebih tepat sasaran.
Demikian diungkapkannya saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR ke Jayapura, Provinsi Papua, Senin 31 Oktober 2016. Dalam kesempatan itu, Tim Kunker Komisi X DPR mendapat aspirasi dari pihak SMA 5 Jayapura, terkait bantuan dari pemerintah pusat. SMA 5 Jayapura meminta agar ruang kelas direvitalisasi, namun malah mendapat Ruang Kelas Baru (RKB).
“Untuk permasalahan di SMA Negeri 5 Jayapura yang minta revitalisasi gedung, namun mendapatnya malah RKB, mungkin karena keterbatasan anggaran di Kemendikbud atau anggaran yang ada hanya RKB. Namun kalau menghancurkan ruang kelas yang ada, ini tidak sesuai dengan nomen klaturnya,” kata Fikri.
Fikri juga mengaku heran. Di satu sisi ruang kelas sekolah masih minim, dan sekolah hanya meminta bantuan untuk revitalisasi gedung, kemudian malah mendapat bantuan RKB. Sehingga, bangunan ruang yang sudah ada, kemudian dihancurkan untuk dibangun RKB.
Fikri meminta agar komunikasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat lebih intensif. Kemudian, perlu adanya bimbingan teknis yang ketat sehingga tidak ada kesalahan pengajuan bantuan dari pemda ke pusat.
“Tidak boleh dibiarkan kemudian Kemendikbud dinyatakan salah karena tidak sesuai dengan nomen klatur,” ujar politisi F-PKS itu.
Sementara terkait aspirasi masih minimnya sarana dan prasarana, khususnya komputer, di SMA YPPK Taruna Dharma, SMK 1 Jayapura maupun SMA 5 Jayapura, Fikri mengaku hal itu sudah seringkali disampaikan oleh Komisi X kepada Mendikbud, saat rapat kerja maupun rapat dengar pendapat dengan Kemendikbud.
“Ini sudah berulang-ulang disampaikan saat raker atau RDP, supaya diperhatikan. Karena ketika konteksnya adalah untuk Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK), ini rawan, kalau soalnya berbeda tapi bergantian, ini rawan disampaikan dari murid yang sudah ujian duluan ke yang baru akan menjalankan ujian,” kata politisi asal dapil Jateng itu.
