Jangan Tiru Model Kampanye di Amerika
- VIVA.co.id / Irwandi
Kasus itu memang sempat ramai. Kami dibilang menerima 400 unit komputer dari Sampoerna. Saya benar-benar merasa menjadi korban. Padahal seluruh komisioner dan staf di KPU saja hanya 180 orang, kalau dibilang kami menerima 400 komputer itu berarti satu orang dapat dua komputer dong. Itu kan aneh juga, mentang-mentang kami dekat kampus, emang kami mau bikin rental. (Sumarno mengatakan hal itu seraya tertawa).
Fasilitas tersebut saat ini sudah dikembalikan, apakah sudah ada penggantinya?
Masing-masing teman komisioner sebenarnya punya laptop. Saya misalnya, kemarin-kemarin juga pakai laptop pribadi, tidak menggunakan yang dihibahkan itu.Â
Jadi sebenarnya kami punya laptop pribadi. Cuma memang kemarin kami minta tambahan dan diberikan. Jadi memang begitu lah, selama kampanye pasti akan ada saja isu-isu seperti itu.Â
![]()
Sejauh ini apakah Anda mendapatkan teror atau ancaman ?
Kalau sekarang sih belum ya. Kalau dulu waktu zaman Pileg (pemilihan legislatif) saya itu pernah mengalami difitnah. Waktu itu, ada yang menelepon saya salah satu caleg (calon legislatif). Caleg itu  bilang kalau dia ditelepon oleh seseorang yang mengatasnamakan ajudan saya. Orang itu minta uang kepada caleg itu dengan alasan untuk mengawal suara di pileg dan memastikan akan jadi anggota legislatif. Â
Pas ketemu sama saya, orang itu menanyakan. Saya tidak pernah seperti itu. Akhirnya ketahuan kan ada orang yang menipu menggunakan nama saya. Kalau yang sekarang ini, alhamdulillah belum ada kasus-kasus seperti itu.
Setiap pemilu muncul masalah Daftar Pemilihan Tetap (DPT). Sejauh ini bagaimana persiapan DPT untuk Pilkada DKI Jakarta?
Salah satu yang menjadi perhatian dari kami adalah masalah DPT. Karena memang, dari pemilu ke pemilu DPT selalu menjadi persoalan. DPT ini memang terkait erat dengan masalah kependudukan. Masalah kependudukan di DKI Jakarta itu sangat kompleks sekali. Migrasi dari satu tempat ke tempat yang lain di Jakarta ini sangat tinggi sekali oleh karena itu kami terus melakukan koordinasi dengan banyak pihak.Â
Misalnya, para penghuni apartemen. Di Jakarta ini ada ratusan apartemen dan ada puluhan bahkan ratusan orang yang tinggal di apartemen di Jakarta itu. Tidak semua apartemen bisa diakses oleh petugas kami untuk pendataan pemilih tapi pas giliran pemilihan mereka minta didata untuk menggunakan hak pilihnya.Â