Hentikan Rezim Devisa Bebas, RI Bakal Dihukum Investor
- Shutterstock
VIVA.co.id – Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Suahasil Nazara memberikan sinyal bahwa pemerintah tidak akan menghentikan rezim devisa bebas yang saat ini masih berlaku di Indonesia.
“Dalam posisi sekarang, kami akan pertahankan. Tapi bukannya tidak diregulasi. Jadi bukan pembatasan, tapi pengaturan,” jelas Suahasil, dalam sebuah diskusi di Aston Sentul, Bogor, Jawa Barat, Sabtu 26 November 2016.
Suahasil menjelaskan, pemerintah tidak bisa begitu saja mengubah rezim devisa bebas. Menurut dia, hilangnya kepercayaan investor menjadi harga yang harus dibayar mahal, jika pemerintah menghentikan rezim devisa bebas.
Selama ini, dana asing yang berada di dalam negeri merupakan bentuk kepercayaan para investor terhadap perekonomian dalam negeri. Suahasil memandang, apabila rezim devisa bebas dihentikan, tentu kepercayaan investor bisa lenyap begitu saja.
Sementara di sisi lain, pemerintah pun masih membutuhkan peran pelaku pasar, terutama bagi sumber pembiyaan perekonomian. Sehingga, pemberhentian rezim devisa bebas tentu justru hanya akan memberikan dampak negatif.
“Di dunia seperti ini, kalau kita menghentikan rezim devisa bebas, kita akan kena punish (hukuman) pasar,” tuturnya.
Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 199 tentang Devisa dan Mata Uang, tidak ada sama sekali aturan khusus yang mewajibkan investor untuk menempatkan dananya dalam negeri. Sehingga, dana itu akan bebas keluar masuk dari Indonesia.
“Kami review pengaturannya, apakah cukup pas atau tidak. Tentu ini akan di diskusikan dengan otoritas moneter yang mengatur, dan sistem pembayaran,” ujarnya.
Rupiah Menguat ke Rp 17.590 usai Rilis Cadangan Devisa Agustus 2026 dan Ancaman Iran soal Infrastruktur Minyak di Teluk
Hingga pukul 09.00 WIB rupiah ditransaksikan di Rp 17.590 per dolar AS. Posisi itu menguat 42 poin atau 0,24 persen dari posisi sebelumnya di level Rp 17.632 per dolar AS
