- ANTARA/Rosa Panggabean
VIVA.co.id – Menteri Keuangan, Sri Mulyani menjadi pembicara pada kuliah umum bertajuk 'Kenali Anggaran Negeri: Membangun Fondasi demi Pertumbuhan yang Lebih Berkelanjutan' di Universitas Padjadjaran Kota Bandung, Jawa Barat.
Dari pantauan VIVA.co.id, Sri Mulyani ditemani oleh sejumlah pejabat jajaran Kementerian Keuangan, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa, dan Rektor Universitas Padjadjaran, Tri Hanggono Ahmad.
Rektor Universitas Padjadjaran, Tri Hanggono Ahmad mengatakan, para mahasiswa yang hadir dalam kuliah umum diharapkan meningkatkan wawasannya soal anggaran, khususnya soal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang saat ini menjadi isu pembahasan di semua kalangan.
"Tidak saja kita dapatkan updating situasi keuangan negara, tapi lebih dari itu, dasar penetapan dan berbagai aspek," ujar Tri di aula Graha Sanusi Universitas Padjadjaran Kota Bandung, Selasa 29 November 2016.
Tri berharap, para mahasiswa dan masyarakat harus sadar serta ikut mengawasi soal anggaran pemerintah yang notabene bersumber dari uang masyarakat melalui pajak.
"Membangun lebih kuat kesadaran, pandangan yang lebih terbuka," tuturnya.
Tidak hanya itu, dari pengetahuan yang didapatkan, diharapkan menjadi stimulus para mahasiswa dan akademisi lebih maksimal berkontribusi dalam meningkatkan laju perekonomian mulai dari tingkat daerah di tengah kondisi sulit.
Sementara itu, salah satu yang dibahas Sri Mulyani dalam kuliah umumnya adalah terkait mengembalikan kepercayaan pelaku pasar terhadap pengelolaan APBN 2016. Menurut dia, selama ini penerimaan dan belanja negara dikelola dengan kurang baik, sehingga menimbulkan banyak pertanyaan di kalangan pelaku pasar.
"Kalau melihat kemarin ada defisit sekitar Rp300 triliun, lalu caranya dilakukan dengan menutup defisit melalui utang. Namun, setelah itu para pelaku pasar kembali bertanya, di mana mereka mengatakan sepertinya penerimaan Anda tidak akan sebesar itu, sehingga akhirnya kami lakukan pemotongan lagi terhadap anggaran," tuturnya.
