BEI Dorong Penerbitan Obligasi Daerah

Ilustrasi surat utang
Sumber :
  • Istimewa

VIVA.co.id – PT Bursa Efek Indonesia mendorong Pemerintah Daerah untuk menerbitkan obligasi daerah, guna membiayai pembangunan. BEI memandang ketidakpastian perekonomian global berpotensi memicu keterbatasan sumber pendanaan bagi pembangunan.

img_title OJK Jangan Matikan Koperasi Digital Pakai Label Pinjaman Online Ilegal

"Sebenarnya, perlu bagi daerah-daerah untuk menerbitkan obligasi daerah, di tengah ketidakpastian ekonomi global yang memungkinkan adanya keterbatasan pendanaan pembangunan di daerah," kata Direktur Pengembangan BEI, Nicky Hogan di Gedung BEI Jakarta, Senin 5 Desember 2016.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Menurutnya, sejauh ini, pihak BEI mendorong dan mengupayakan penerbitan obligasi daerah yang sejalan dengan upaya pendalaman pasar keuangan.

img_title OJK Catat Baru 25 Industri Asuransi yang Punya Direktur Kepatuhan

"Jadi, kebutuhan pendanaan di daerah, bisa juga melalui pasar modal dengan menerbitkan obligasi," tuturnya.

Menurut Nicky, sejak beberapa tahun terakhir, sejumlah pemda sudah menunjukkan antusiasme yang tinggi untuk menerbitkan obligasi daerah. Hal tersebut tercermin dari adanya keinginan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kalimantan Timur hingga Riau, untuk menerbitkan obligasi.

img_title Platform Urun Dana Perluas Bisnis Penawaran Saham Berbasis IT

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kini tengah menggodok aturan yang memungkinkan pemda menerbitkan obligasi, atau surat utang. Dalam aturan pasar modal, pemda yang akan menawarkan obligasi harus diaudit lebih dulu oleh akuntan yang terdaftar di OJK.

Sementara itu, laporan keuangan pemda diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Tetapi, BPK tidak terdaftar sebagai auditor yang berhak mengeluarkan pendapat tentang kesiapan emisi obligasi daerah di OJK.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Solusi ini, yang tengah dibahas OJK.  Apakah BPK dimungkinkan memberikan penugasan kepada akuntan yang terdaftar di OJK, atau tetap BPK yang mengaudit laporan keuangan pemda, sebagai dasar melakukan penawaran obligasi daerah.

Ketentuan tentang penerbitan obligasi daerah sudah tercantum dalam pasal 300 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (asp)

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung

Disinggung Purbaya, Pramono Tetap Ngotot Bakal Terbitkan Obligasi Daerah: Kalau Gak DBH Tolong Dikembalikan

Gubernur Pramono Anung Wibowo menegaskan dirinya akan tetap mengajukan penerbitan obligasi daerah sebagai instrumen untuk membiayai sejumlah pembangunan di Jakarta

img_title
VIVA.co.id
4 September 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut