DPR Setuju Tugas Bawaslu di Penguatan untuk Check & Balances

Ketua Fraksi PKS di DPR, Jazuli Juwaini.
Sumber :

VIVA.co.id – Anggota Komisi I DPR RI Jazuli Juwaini mengatakan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) selama ini kinerjanya selalu lemah bila dihadapkan dengan pelanggaran dan masalah yang timbul selama Pemilu.

Komisi II DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Jadi, Jazuli lebih setuju bila peran dan tugas Bawaslu pada penguatan untuk check and balances, ketimbang mempunyai legal standing untuk mengajukan pembubaran partai politik seperti usulan Ketua DKPP Jimly Asshidiqie.

"Kita tidak ingin ada money politic tiap Pilkada, tapi sebenarnya sebelum langkah pembubaran parpol, Bawaslu berani ngga tindak orang yang melakukan politik uang?," kata Jazuli di Gedung Nusantara I DPR, Jumat 9 Desember 2016.

Ketua MK Sebut UU Pemilu dan UU Cipta Kerja Paling Sering Digugat

"Itu aja belum dilakukan Bawaslu, sering kempes. Kan udah terlihat politik uang tapi Bawaslu ga berani tindak tegas," kata Ketua Fraksi PKS ini.

Oleh karenanya, Jazuli mengusulkan, agar Bawaslu tetap fokus pada penyelesaian masalah. Bagaimanapun, kemerdekaan untuk berkumpul dijamin oleh undang-undang dan bisa diubah seenaknya.

Demokrat Tetap Mendesak Bahas Revisi UU Pemilu

"Syarat pembubaran Parpol kan ada. Kalau mau diberikan kepada Bawaslu ya masalah tapi dengan syarat-syarat yang obyektif juga," katanya.  (webtorial)

Ketua MPR Bambang Soesatyo

Prabowo Pernah Bilang Demokrasi Sangat Melelahkan, Bamsoet Dorong Penyempurnaan UU Pemilu

Bamsoet menilai penyempurnaan UU Pemilu perlu dilakukan di awal pemerintahan Prabowo Subianto periode 2024-2029.

img_title
VIVA.co.id
28 April 2024