- http://jelajahtravkulindonesia.blogspot.co.id/
VIVA.co.id – Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia Sinthya Roesly mengatakan, pada 2017 pihaknya akan memprioritaskan penjaminan ke proyek-proyek infrastruktur berorientasi sosial. Langkah tersebut diakui untuk menjaga keseimbangan pembiayaan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat.
"Sekarang kan kalau untuk ke proyek infrastruktur (berorientasi) ekonomi sudah ada modalnya, dengan menggunakan skema availability payment," kata Sinthya di sebuah hotel kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis 22 Desember 2016.
Sinthya menjelaskan, dengan menjamin pembangunan infrastruktur berorientasi sosial, seperti misalnya pembangunan irigasi, sanitasi, atau sistem penyediaan air minum (SPAM), pengembalian investasi akan dibayarkan secara cicilan oleh pemerintah, berdasarkan ketersediaan layanan.
"Jadi swasta akan mendesain, membangun dan mendanai sendiri dahulu sampai proyeknya selesai dan beroperasi. Sampai ada layanan yang sudah diberikan ke pemerintah, baru pemerintah membayar sesuai ketersediaan layanan itu," kata Sinthya.
Mengenai berapa lama pemerintah harus menyelesaikan pembayaran cicilan itu, Sinthya mengatakan hal itu tergantung pada proyek dan pengembalian investasinya. Besaran cicilannya pun akan disesuaikan dengan berapa lama jangka waktu yang akan disepakati, yang sebelumnya sudah dikonsultasikan kepada sejumlah pihak.
"Jadi pemerintah mau berapa tahun? Lima belas, dua puluh atau bahkan tiga puluh tahun, itu boleh saja. Nanti kita lihat base practice-nya seperti apa, lalu minat pasarnya bagaimana. Makanya pemerintah enggak bisa secara sepihak memaksakan suatu struktur tertentu. Harus ada proses konsultasi dengan market, investor dan perbankan," ujarnya.
Hutama Karya Mohon Uang Muka Proyek Dikembalikan Jadi 20 Persen
Uang muka proyek sebelumnya ditetapkan Pemerintah maksimal 15 persen.
