- Antara/ Fiqman Sunandar
VIVA.co.id – Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia Sinthya Roesly berharap, skema kerja sama pemerintah dan badan usaha bisa menjadi solusi bagi upaya percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia ke depan.
Sebab, menurutnya pemerintah saat ini sudah sangat sulit untuk memacu perkembangan infrastruktur di Tanah Air, tanpa bantuan investasi dari pihak swasta.
"Saya berharap, skema KPBU (Kerja sama Pemerintah Badan Usaha) ini menjadi salah satu opsi pendanaan yang semakin bisa digalakkan. Karena dengan keterbatasan APBN, partisipasi swasta merupakan sesuatu yang mutlak di negara kita," kata Sinthya di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis 22 Desember 2016.
"Tapi partisipasi swasta yang baik itu yang bagaimana? Sebenarnya di negara kita sudah ada Perpres 38 tahun 2015, melalui sistem KPBU dalam penyediaan infrastruktur," ujarnya menambahkan.
Sinthya memastikan jika konsep KPBU ini akan mampu menjadi penggerak roda perekonomian, karena sampai saat ini telah terbukti mampu menjadi alternatif pembiayaan bagi sejumlah proyek infrastruktur nasional.
Oleh karenanya, Ia pun menekankan jika sejatinya proyek yang disokong dengan skema KPBU ini, harus bisa memberikan manfaat yang nyata pula bagi masyarakat secara berkelanjutan.
"Konsep KBPU bukanlah konsep semata, tapi bisa menjadi suatu penggerak perekonomian. Konsep ini bisa dibuktikan karena ini suatu konsep yang nyata di Indonesia untuk menjadi alternatif pembiayaan," kata Sinthya.
Sri Mulyani Ungkap Pembangunan IKN Sudah Sedot APBN Rp 4,3 Triliun
Realisasi APBN untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) per 1 April 2024, telah mencapai Rp 4,3 triliun atau 10,9 persen dari pagu.
