- VIVA.co.id/Muhamad Solihin
VIVA.co.id – Presiden Joko Widodo, membuka sidang paripurna Dewan Energi Nasional, di kantornya, Kamis 5 Januari 2017. Masalah ketersediaan bahan bakar minyak dan megaproyek listrik 35 ribu megawatt menjadi fokus pembahasan.
Jokowi menginginkan pada 2017, ada percepatan pemerataan pembangunan, khususnya di sektor energi. Dengan begitu, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bisa terwujud.
"Ketersediaan energi nasional kita adalah kunci dalam mengentaskan kemiskinan dan kunci dalam mengurangi ketimpangan," kata Jokowi dalam pidato pembukaannya.
Mengenai BBM, Jokowi kembali menyinggung ketimpangan harga antara di Papua dengan di Jawa. Dia sudah mencanangkan BBM satu harga, dari yang sebelumnya di Papua seharga Rp60 ribu per liter, bisa disamakan dengan yang di Jawa.
"Dan, kita juga tidak boleh membiarkan rakyat kita di pelosok nusantara tidak memperoleh listrik di malam hari," lanjutnya.
Untuk ketersediaan BBM, lanjut Jokowi, sebesar 50 persen bisa diproduksi dari dalam negeri. Sementara itu, 50 persen lainnya diimpor. Namun, menurutnya, kalau masih seperti ini bisa membahayakan.
"Saya kira, ke depan sangat berbahaya sekali apabila kondisi ini masih kita pakai terus-menerus, tanpa kita melakukan riset, tanpa kita melakukan terobosan dalam membangun ketahanan energi kita," ujarnya.
Karena itu, Jokowi meminta, agar lebih dikembangkan energi baru terbarukan. Sebab, Indonesia memiliki produksi minyak kelapa sawit yang tidak kecil, biomasa yang juga tidak kecil, serta batu bara juga demikian.
Jokowi juga meminta agar ada penemuan baru dalam sektor energi. Seperti penemuan shale (ladang) gas oleh Amerika Serikat. "Saya kira, terobosan seperti itu yang kita inginkan," katanya.
Mengenai listrik 35 ribu megawatt, Jokowi mengharapkan, proyek tersebut bukan sekedar target, tetapi karena memang kebutuhan masyarakat. Mengingat, pada 2015, konsumsi listrik di Indonesia hanya 917 kilowatt per jam (kWh), masih berada di bawah negara-negara ASEAN lainnya.
Jokowi mencontohkan, Vietnam konsumsinya sudah mencapai 1.795 kWh dan Singapura sudah mencapai 9.146 kWh.
"Kalau kita ingin tumbuh lebih cepat lagi, membangun lebih merata lagi di seluruh pelosok Tanah Air, maka kebutuhan konsumsi listrik akan semakin meningkat. Dan, saya minta dalam sidang DEN keempat ini dapat memberikan solusi dari dua hal yang tadi saya sampaikan," ujar Jokowi. (asp)
