Melalui KITE Usaha Kecil Efisiensi Biaya Hingga 25 Persen
- VIVA.co.id/Shintaloka Pradita Sicca
VIVA.co.id – Pemerintah berupaya tingkatkan efisiensi produksi sebesar 20 hingga 25 persen untuk industri kecil dan menengah berpotensi ekspor, dengan luncurkan program Kemudahan Impor Tujuan Ekspor, atau KITE.Â
Efisiensi Industri Kecil Menengah (IKM) ini dilakukan dengan impor langsung bahan baku dari negara importir ke eksportir melalui pusat logistik berikat (PLB), yang dapat memangkas rantai distribusi. Lalu, pajak impor yang sebesar 10 persen dan bea masuk yang sebesar 5-10 persen juga dihilangkan.Â
"Persaingan dagang global semakin sengit. Saat ini, juga ekonomi dunia makin menurun, sebab itu KITE IKM ini diharapkan dapat memberikan dorongan motivasi. Kalau KITE ini benar-benar berjalan, paling tidak cost produksi IKM bisa ditekan turun," kata Presiden Joko Widodo di Desa Tumang, Boyolali pada Senin 30 Januari 2017.
Selain itu, Presiden mengimbau kepada seluruh pejabat kementerian/lembaga terkait yang hadir untuk dapat mulai fokus membantu efisiensi produksi IKM yang berpotensi ekspor. Tidak hanya berkutat untuk kepentingan pengusaha besar.
Menurut Presiden, selama ini fasilitas PLB hanya masih digunakan oleh pengusaha besar dan belum menyentuh IKM. "Kalau yang kecil tidak kita urus dengan baik, mereka akan kalah bersaing dengan negara-negara lain," ucapnya.Â
Kemudian, ia meminta Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto untuk mencarikan desainer kelas dunia, untuk memberikan pelatihan kepada para pengerajin, atau pelaku usaha logam di desa ini.Â
"Saya minta ke Menperin untuk ini carikan desainer untuk pengerajin Tumang dari Italia, atau Prancis, agar desainnya enggak monoton," ujarnya.Â
Pada dasarnya produk seni logam Tumang ini sudah unggul dan telah mampu ekspor di beberapa negara, seperti Amerika Serikat dan Jepang. Namun, desainnya masih dinilai monoton. (asp)
China Perkuat Hak Kekayaan Intelektual, tapi Masih Bersinggungan dengan Hukum Internasional
Dalam beberapa tahun terakhir, Partai Komunis China (CCP) menjadikan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai salah satu pilar utama dalam strategi ekonomi dan teknologi
