- http://www.jalan-jalan-bali.com
VIVA.co.id – Upaya pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia, masih terus digenjot oleh pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR, Arie Setiadi Moerwanto mengatakan, ada sejumlah target yang menjadi fokus dan tantangan bagi pihaknya dalam menyediakan pemerataan infrastruktur, seperti pembangunan jalan, jalan tol, bendungan, irigasi, akses air minum, dan sanitasi.
Dia mengungkapkan, pihaknya menargetkan pembangunan jalan 2.650 kilometer. Saat ini, jalan tol nasional yang ada sekitar 1.000 kilometer. Dalam lima tahun ini, Kementerian PUPR menargetkan pembangunan 1.000 kilometer lagi.
"Semua ini adalah tiga kali kapasitas dari yang kita lakukan selama ini. Tapi kami yakin, karena semua pihak akan mendukung kami," kata Arie di sebuah hotel kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa 31 Januari 2017.
Arie menjelaskan, pihaknya akan membangun 65 bendungan pada tahun ini. Sebanyak 16 bendungan, di antaranya adalah kelanjutan pengerjaan proyek dan 49 sisanya merupakan bendungan baru.
"Karena, aspek ketahanan air kita relatif rendah. Tampungan air kita hanya 63 meter kubik per kapita per tahun, padahal kita butuh 160 meter kubik per kapita per tahun," ujarnya.
Arie mengungkapkan, aspek ketahanan air ini turut menentukan aspek ketahanan pangan dan energi. Ia menyatakan, pihaknya sedang menggenjot, agar target minimum sebesar 150 meter kubik per kapita per tahun bisa teralisasi.
"Kebutuhan hidup minimum saja kita butuh 150 liter per orang per hari," kata Arie.
Kementerian PUPR juga sedang berupaya merehabilitasi tiga juta hektare lahan irigasi baru, guna mendukung aspek ketahanan air, dan pangan nasional agar menjadi lebih kuat.
Selain itu, pihaknya juga akan menggenjot penyediaan akses air minum dan sanitasi. Serta pengentasan wilayah-wilayah kumuh di sejumlah daerah.
"Dengan sejumlah tantangan dan target pencapaian tersebut, maka kami mengajak sektor lain untuk ikut mengisi peran. Seperti pembangunan jalan-jalan di Papua, agar masyarakat di wilayah sana juga bisa lebih cepat merespons pergerakan ekonomi," ujarnya. (asp)
