Pemerintah Rombak Pimpinan Pertamina, ini Alasannya
VIVA.co.id – Pemerintah – dalam hal ini Kementerian Badan Usaha Milik Negara – hari ini mencopot Direktur Utama PT Pertamina, Dwi Soetjipto, dan Wakil Direktur Utama Ahmad Bambang. Keputusan itu diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Pertamina hari ini di kantor Kementerian BUMN, Jumat 3 Februari 2017.Â
Untuk mengisi kekosongan posisi puncak itu, Kementerian BUMN dan Dewan Komisaris Pertamina sepakat mengangkat Yenni Andayani sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Pertamina.Â
Komisaris Utama Pertamina, Tanri Abeng, mengungkapkan Yenni akan menjabat selama 30 hari, sementara Direktur Utama definitif akan ditetapkan. Penunjukan Yenni disebut berdasarkan senioritas yang ada di Pertamina.
"Penggantinya belum. Ini diberi waktu tiga puluh hari untuk mencari. Kalau search-nya di luar lingkungan Pertamina. Kami memberikan penilaian, Semoga enggak sampai 30 hari sudah ada pengangkatan yang baru. Plt nya, Yenni (diangkat) karena faktor senioritas dan lain-lain," kata Tanri di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat 3 Februari 2017.Â
Cuma Penyegaran
Perombakan pimpinan Pertamina itu dianggap sebagai penyegaran saja. Tanri mengungkapkan penyegaran perusahaan perlu dilakukan untuk memperbaiki struktur organisasi yang ada di Pertamina. Sebagai perusahaaan besar yang multikompleks, lanjut dia, tidaklah mudah untuk bisa membuat manajemen perusahaan secara efektif.
"Kami harapkan tim ini bisa bekerja sama dengan tugas tugas yang sudah dicanangkan. Pertamina harus jadi world class energi company," kata dia.Â
Lebih lanjut, Ia mengatakan, jabatan Wakil Direktur Utama Pertamina akan dihapuskan untuk keefektifan perusahaan.Â
"Ini karena kecocokan dari manusianya. Ini bukan sesuatu yang baru. Lebih baik memang, dicari talenta baru yang bisa bekerja sama dan solid di Pertamina," tutur dia. (ren)
Prabowo Teken UU 16/2025, Kementerian BUMN Resmi Berubah Jadi BP BUMN
Presiden RI, Prabowo Subianto menandatangani Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang BUMN dimana mengubah tata kelola dan transformasi Kementerian BUMN menjadi BP BUMN.
