- ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
VIVA.co.id – Pemerintah tengah melakukan reformasi kebijakan agraria. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah akan memberikan sejumlah lahan kepada masyarakat miskin, hingga kepada para petani yang tidak memiliki lahan.
Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofyan Djalil, mengatakan kebijakan itu masih perlu upaya pengkajian lebih mendalam, sehingga saat ini belum bisa diberlakukan.
"Nanti kita konferensi soal reformasi kebijakan agraria. Jadi harus didiskusikan dulu secara detail kalau pun punya ide," kata Sofyan di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat 10 Februari 2017.
Mengenai masalah penyediaan lahan dari komite percepatan penyediaan infrastruktur prioritas, Sofyan, mengaku jika tambahan dana yang ada saat ini dinilai masih kurang, karena banyaknya jumlah proyek yang diajukan dan disetujui oleh pemerintah.
"Alokasi pemerintah terhadap lahan cukup meningkat. Selama ini mekanisme pembebasan lahan, dan anggaran pembebasannya relatif lancar sekali. Soal dana, tahun ini kalau dilihat (anggarannya) Rp30 triliun," kata Sofyan.
Namun, Sofyan mengakui dana Rp30 triliun itu tidak akan cukup untuk mengakomodir semua kebutuhannya. Oleh karena itu, Sofyan mengatakan, pemerintah akan menyelesaikan beberapa proyek terlebih dahulu, yang telah ditetapkan sebagai prioritas.
"Tentu tidak semua (bisa dikerjakan). Tapi yang prioritas dulu yang akan kita selesaikan. Kalau proyek-proyek jalan tol bisa ditalangi dulu, nanti akan dibayar kembali," ujarnya.
Strategi AHY Gebuk Mafia Tanah Setelah jadi Menteri ATR
Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/ Kepala BPN), Agus Harimurti Yudhoyono, memiliki strategi untuk menggebok mafia tanah, di Indonesia.
