Jokowi Buka Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah

Prosesi financial closing pembiayaan investasi non anggaran pemerintah
Sumber :
  • VIVA.co.id/Agus Rahmat

VIVA.co.id – Presiden Joko Widodo, membuka financial closing pembiayaan investasi non anggaran pemerintah (PINA) Proyek Waskita Toll Road, di Istana Negara, Jakarta, Jumat 17 Februari 2017. Dalam sambutannya, Presiden mengatakan dukungannya terhadap terobasan-terobosan seperti yang dilakukan Waskita ini.

"Saya harap ini menjadi awal baik, yaitu dipercepatnya pembiayaan investasi di Tol Waskita toll road senilai Rp70 triliun," ujar Jokowi dalam pembukaannya.

Presiden mendukung pembiayaan ini, mengingat fokus pemerintahan yang ia pimpin memang mengenai infrastruktur. Jokowi yakin, dengan infrastruktur yang baik, maka pemerataan kesejahteraan sosial juga bisa dicapai.

Namun untuk membangun infrastruktur dengan mengandalkan APBN saja, tidak akan bisa selesai. Sehingga perlu terobosan dalam bentuk lain.

"Saya kira cara seperti ini dilakukan akan banyak sekali infrastruktur, yang dulunya hanya tergantung APBN sekarang tidak. Bisa dengan investasi murni atau dalam bentuk lainnya," katanya.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bapennas, Bambang Brodjonegoro mengatakan, PINA dilakukan berdasarkan instruksi dari Presiden Jokowi. Seperti dalam rapat kabinet di Istana Bogor pada 16 Februari 2015, Presiden mengharapkan lembaga yang memiliki dana besar bisa berinvestasi di Indonesia.

Begitu juga pada rapat kabinet 9 November 2016, dimana Bapennas diminta untuk mendorong peran swasta dalam pembangunan. Sehingga tidak tergantung lagi dari ketersediaan anggaran di APBN.

"Bapak Presiden sebelumnya telah menyampaikan pentingnya peran pemerintah dalam mendorong partisipasi swasta, terutama dana-dana kelola jangka panjang seperti asuransi, dan dana pensiun untuk mencapai target-target pembangunan infrastruktur nasional," kata Bambang dalam sambutannya.

Utang Pemerintah ke Wijaya Karya Capai Rp59 Miliar

Pemanfaatan dana-dana tersebut, lanjut dia, juga untuk proyek-proyek infrastruktur. Ini bukan hanya menguntungkan, tetapi bisa menjadi salah satu alternatif investasi jangka panjang.

"Program PINA didesain untuk mengisi kekurangan pendanaan proyek-proyek infrastruktur prioritas, yang membutuhkan modal besar, namun tetap dinilai baik secara komersial," katanya.

Akibat Corona, Menteri Basuki Tunda Kontrak Infrastruktur Rp7 Triliun

Saat ini, kata Bambang, program PINA sudah mendorong pembiayaan tahap awal sembilan ruas jalan tol senilai Rp70 triliun. "Di mana lima diantaranya adalah tol trans Jawa," kata dia.

Pada pilot program PINA ini, PT Sarana Multi Infrastruktur, dan PT Taspen memberikan pembiayaan ekuitas tahap awal kepada PT Waskita Toll Road sebesar Rp3,5 triliun. Sehingga, lanjut dia, total ekuitas menjadi Rp9,5 triliun dari kebutuhan Rp16 triliun.

Kementerian PUPR Tawarkan Investasi Infrastruktur Senilai Rp 80,84 T

"Program PINA akan mendorong agar kekurangan ekuitas tersebut dapat dipenuhi di tahun ini atau awal tahun depan, dengan mangajak berbagai institusi pengelola dana yang ada. Dengan demikian, target agar tol trans Jawa terhubung per akhir 2018 dapat terwujud. Untuk mengakselerasi pembangunan nasional, dan juga memberi daya ungkit perekonomian," ujar dia.

Hari Bakti PU ke-76

Harbak PU ke-76, Basuki Ajak Insan PUPR Berkontribusi Pulihkan Ekonomi

Kementerian PUPR RI telah bekerja keras penuh dedikasi dalam melaksanakan tugas membangun infrastruktur di seluruh Indonesia.

img_title
VIVA.co.id
7 Desember 2021