- Raden Jihad Akbar / VIVA.co.id
VIVA.co.id – Ketua Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan periode 2017-2022, yang juga menjabat Menteri Keuangan Sri Mulyani telah meluluskan sebanyak 107 orang pada seleksi tahap pertama calon.
Calon Dewan Komisioner OJK tersebut, di antaranya dari kalangan politik, akademisi, profesional, dan pejabat OJK yang lama.
“Ke depan, Pansel OJK sangat dipertaruhkan kredibilitas dan tranparansinya dalam meluluskan calon pejabat OJK pada gelombang dua di 24 Februari nanti,” kata Presiden Direktur Centre For Banking Crisis Achmad Deni Daruri, seperti dikutip dari keterangannya, Senin 20 Februari 2017.
Menurut Deni, kriteria meluluskan calon pejabat OJK harus jelas, minimal punya kemampuan tehnis dan regulasi dalam industri keuangan saat ini dan di masa yang akan datang. Dan, mempunyai latar belakang yang bersih.
Pansel OJK, tambahnya, bisa meluluskan siapa saja, dari mana saja mereka berasal. Tetapi, dengan syarat yang lulus memang betul-betul hasil evaluasi yang berkualitas, bukan karena teman dekat, atau satu sekolahan, atau meluluskan seseorang yang bersangkutan adalah anggota DPR sebagai mitra kerja pemerintah. “Sehingga, Pansel OJK punya rasa takut dengan DPR, kemudian diluluskan bukan atas dasar kemampuan individunya,” ujar Deni.
Jadi, kata Deni, Pansel OJK harus transparan dan mempunyai dasar yang bisa dipertanggungjawabkan dalam meluluskan calon pejabat OJK. "Pansel OJK, juga jangan sampai melempar tanggung jawabnya kepada Presiden. Sehingga, Presiden merasa dilempar masalahnya oleh hasil kerja pansel yang tidak berani sejak awal,” ujarnya menambahkan.
Selain itu, Pansel OJK juga jangan sampai mengorbankan apa yang telah dibangun oleh pejabat OJK periode pertama ini, dengan meluluskan orang-orang yang tidak berkualitas dan tidak berintegritas yang tinggi. Kemudian, Integritas lembaga OJK harus benar benar dijaga.
“Pansel OJK diharapkan, punya keberanian meluluskan calon pejabat OJK berdasarkan kualitas dan berintegritas.” (mus)
OJK Jangan Matikan Koperasi Digital Pakai Label Pinjaman Online Ilegal
OJK begitu mudah berikan label “ilegal” kepada koperasi simpan pinjam
