- D.A Pitaloka/ VIVA.co.id
VIVA.co.id – Moda transportasi kereta api untuk angkutan barang dan jasa sampai saat ini belum terlalu diminati oleh pasar.
Anggota VII Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Bahrullah Akbar mengatakan akan mengajak pemerintah untuk mengkaji sejumlah hal untuk melihat yang menjadi kendala sebenarnya dari masalah tersebut.
"Kami akan melakukan sejumlah kajian untuk melihat apa saja yang menjadi penyebab belum maksimalnya penyaluran barang dan jasa menggunakan kereta api tersebut. Karena keberadaan perkeretaapian ini merupakan sektor penting untuk mendorong pembangunan yang merata," kata Akbar di Stasiun Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa, 28 Februari 2017.
Ia juga menilai, saat ini masih terjadi ketimpangan akibat tidak meratanya penyaluran barang dan jasa, karena pemerintah masih berfokus di wilayah berpenduduk ramai seperti Pulau Jawa. Hal itu lah yang menurutnya menyebabkan ketimpangan dalam penyebaran barang dan jasa.
"Kalau kita lihat, hampir semuanya terserap di wilayah barat dan hampir semua ada di pulau Jawa. Jadi saya ingin tekankan bagaimana kami dapat menyeimbangkan penyaluran barang dan jasa di wilayah barat dan timur," katanya.
Oleh karena itu, Akbar berharap adanya solusi yang tepat, baik dari pemerintah maupun pihak-pihak terkait lainnya, dalam upaya menyalurkan pemerataan barang dan jasa.
Tujuannya tidak lain agar pemerintah bisa memeratakan kesempatan dan pemerataan ekonomi, sehingga tidak ada lagi anggapan bahwa hanya Pulau Jawa lah yang menjadi fokus pembangunan.
"Untuk itulah saya berharap agar kami dapat menggali beberapa cara, guna menemukan solusi yang tepat untuk hal ini," ujarnya. (ase)
