- VIVA.co.id/Anhar Rizki Affandi
VIVA.co.id – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan tingkat pengangguran dan kemiskinan di seluruh pulau di Indonesia. Hasilnya, Papua masih menjadi pulau dengan tingkat kemiskinan tertinggi dibandingkan pulau-pulau lainnya di Indonesia.
Berdasarkan catatannya, meskipun pertumbuhan ekonomi Papua sepanjang tahun lalu berhasil tumbuh 7,5 persen, namun angka tersebut tak mampu mengerek angka kemiskinan di daerah. Angka kemiskinan per September 2016 di wilayah tersebut tercatat sebesar 22 persen.
“Dengan pengangguran 5,5 persen. Kalau bicara konsep negara kesatuan, seharusnya masyarakat Indonesia di mana pun berada seharusnya mendapatkan hal yang sama,” jelas Ani, sapaan akrab Sri Mulyani, Jakarta, Kamis 2 Maret 2017.
Tingkat kemiskinan tertinggi kedua, ditempati oleh Bali dan Nusa Tenggara dengan persentase 14,7 persen, dan tingkat pengangguran sebesar tiga persen. Kemudian, Sumatera dengan tingkat kemiskinan 11,1 persen, dan tingkat pengangguran sebesar 5,2 persen.
Selanjutnya, Sulawesi dengan persentase kemiskinan 11 persen, dan peganggguran 3,8 persen. Jawa dengan persentase kemiskinan 10,1 persen, dan pengangguran sebesar 5,9 persen. Terakhir, Kalimantan dengan persentase kemiskinan 6,5 persen, dan pengangguran 6,5 persen.
“Jadi tantangannya, adalah bahwa kesempatan tumbuh antar daerah tidak sama,” katanya.
Ani memandang, upaya untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran di berbagai daerah menjadi tugas pemerintah daerah. Terutama, bagaimana mengoptimalisasi alokasi anggaran transfer ke daerah dan dana desa yang telah digelontorkan pemerintah pusat.
Namun, serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pun tercatat belum optimal. Masih besarnya dana idle pemerintah daerah, tentu menghambat akselerasi pembangunan ekonomi, peningkatan kualitas layanan, sampai dengan pengentasan kemiskinan dan kesenjangan.
Indef Kritik Kebijakan Bansos: Anggaran Naik Terus, Kemiskinan Cuma Turun 2,3 Persen Sejak 2010
Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti mengatakan, penyaluran bantuan sosial (bansos) dari pemerintah tidak efektif dalam hal mengurangi kemiskinan di masyarakat.
